Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren berharap sisa dana penerimaan casis Bintara Noken kurang lebih Rp40 Miliar dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan para Casis Bintara Otsus saat pendidikan.
Terkait tudingan adanya pungli di SPN-SPN, Maxsi mengatakan, permasalahan tersebut sudah dikoordinasikan,ternyata tidak benar. “Ternyata itu bukan pungutan liar melainkan pungutan itu terjadi karena tidak dimasukkan dalam pos pembiayaan-pembiayaan di masing-masing SPN. Seperti ada pakaian yang harus disiapkan setelah selesai pendidikan, itu tidak ada dalam pengusulan ke SPN masing-masing,” ungkap Maxsi saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (6/10/2021).
Maxsi berharap Polda Papua Barat dapat berkoordinasi dengan SPN-SPN yang ada. Menginggat dana sisa dari penerimaan casis Bintara Otsus masih ada sisa kurang lebih Rp40 M yang belum dikembalikan ke kas Negara. “Segera Polda Papua Barat mengecek kembali ke semua SPN yang ada di beberapa wilayah untuk mengecek kembali biaya-biaya ini, karena masing-masing bervariasi,” harapnya.
Dikatakan Maxsi, Casis Bintara Otsus yang dibagi ke beberapa SPN di seluruh Indonesia didampingi dua anggota dari Polda Papua Barat, sehingga mereka ini juga harus berkoordinasi untuk menyampaikan permintaan-permintaan biaya kepada Kapolda Papua Barat, agar segera dapat diselesaikan.
“Kalau semua itu bisa diselesaikan oleh Polda Papua Barat menggunakan dana sisa, sehingga jangan menjadi beban buat orangtua casis, menginggat kita lihat sendiri casis yang saat ini pendidikan banyak orangtua yang tidak mampu,” katanya.
Maxsi menyampaikan biaya-biaya yang diluar dugaan, seperti yang terjadi di masa pendidikan, membuat orangtua banyak yang mendatangi kantor MRPB untuk menyampaikan aspirasinya.
“Karena semua orangtua tahu saja bahwa anak-anak mereka ini dibiayai oleh dana Otsus sehingga tidak lagi mengeluarkan anggaran sedikit pun, namun kenyataan masih saja ada pungutan-pungutan yang di minta masing-masing SPN dengan jumlah bervariasi,” ungkapnya. (aa)
