MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menggelar Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Komitmen Zona Integritas Tahun 2022, yang dipimpin langsung Kepala Kantor Kanwil Hukum dan HAM, Slamet Prihantara, di aula Kemenkumham Papua Barat, Kamis (13/1/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Wakil Ketua DPR-PB, Ombudsman, MRPB yang diwakili Seklis, Kepala Imigrasi Manokwari serta jajaran Kemenhumham.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Slamet Prihantara mengatakan, Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Komitmen Zona Integritas Tahun 2022, ini untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam keadaan sehat dan produktif.
“Hal ini selaras dengan upaya kami melakukan reformasi birokrasi dalam komitmen kita jelas, harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seluruh satuan kerja wajib berproses membangun zona integritas WBK/WBBM,” ungkapnya.
Diketahui bersama saat ini masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas. Kepercayaan publik hanya dapat diperoleh melalui kerja keras. “Sisinilah peran kita sebagai penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta melakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis.”
Menurutnya, Deklarasi Janji Kinerja yang dilakukan adalah sebagai bentuk penguatan internalisasi tata nilai pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif dan BerAkhlak : Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif di seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Slamet Prihantara mengajak seluruh staf Kanwil Kemenkumham agar dapat mendisiplinkan diri, konsisten dan komitmen, untuk meraih apa yang dicita-citakan. Karena orang yang terbiasa terikat dengan komitmen akan memperoleh kepercayaan. Dengan kepercayaan itulah modal utama dalam hidup, tidak terkecuali dalam membangun zona integritas.
“Deklarasi ini bukan awal apalagi akhir dari perjuangan kita, saya sangat yakin seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat sudah memiliki modal dalam membangun zona integritas. Maka gunakan modal yang dimiliki tersebut untuk terus merawat apa yang sudah dibangun sebelumnya di tahun 2021,” jelasnya.
Siapapun pegawainya dan pejabatnya semua punya kewajiban menjalankan serta mensukseskan pembangunan zona integritas demi tumbuh kembang organisasi. Ini sudah menjadi suatu konsekuensi yang harus dijalani, kerja cepat, tepat dan terukur.
Slamet menegaskan, jika tidak mampu dengan konsekuensi tersebut, dipersilahkan tanggalkan identitas dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Hal terpenting dalam membangun zona integritas, bukan semata untuk meraih predikat WBK/WBBM. “Melainkan keterlibatan kalian dalam proses membentuk dan membangun pola pikir serta budaya kerja melayani bukan ingin dilayani,” tegasnya kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat.
Reformasi birokrasi yang telah berjalan di tubuh Kementerian Hukum dan HAM dapat semakin banyak melahirkan sumber daya manusia yang profesional, berkinerja tinggi dan berintegritas. Bangun sinergeritas yang baik kepada pihak internal dan eksternal terutama dalam menghadapi Tahun 2022 sebagai tahun hak cipta nasional.
“Seperti yang diketahui bersama bahwa Kanwil Kemenkumham Papua Barat telah mencatat diri dengan catatan permohonan hak kekayaan intelektual tertinggi di wilayah Timur Indonesia tahun 2021. Mari kita pertahankan dan tingkatkan prestasi yang telah kita capai, karena sudah mendeklarasikan janji kinerja,” terangnya.
Selamet Prihantara menambahkan, sebagai kepala kantor wilayah dirinya berharap semua jajaran tetap menjaga konsisten dalam memenuhi janji yang telah diikrarkan. “Karena konsistensi adalah pondasi kuat bagi kita untuk memiliki integritas diri yang tinggi,” harap Kakanwil Slamet Prihantara.(aa)