Anggota Komisi V DPR-RI, Jimmy Demianus Ijie.(Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM- Pemerintah Provinsi Papua Barat,khususnya BKD diminta hati-hati dalam pemberkasan 1.283 pegawai, CPNS 771 dan P3K 512 orang. Menurut Anggota Komisi V DPR-RI, Jimmy Demianus Ijie jika tidak teliti, bisa timbul potensi penyelenggaraan hukum disitu. “Saya heran kenapa angka honorer di Papua Barat bisa membludak sampai 1.283 orang, apakah betul ada honorer sebanyak itu ataukah honorer yang diselundupkan,” tanya Jimmy ketika memberikan keterangan pers di Mansinam Beach Manokwari, Rabu (5/8/2020).
Jimmy mengatakan sebagai mantan Ketua DPR Papua Barat, dirinya mengetahui siapa saja honor di situ. “Tapi hari ini ada banyak nama-nama baru yang muncul di situ, ini yang saya maksud sebagai honor selundupan. Bahkan ada juga honorer yang umurnya sudah melebihi 35 tahun masuk dalam honorer yang akan menjadi CPNS, saya pikir BKD harus menyeleksinya secara hati-hati, karena ada potensi pelanggaran hukum di situ, yang nanti bisa ramai, karena itu saya minta agar diseleksi secara baik, nanti yang umurnya melampaui 35 tahun yang masuk-masuk di CPNS itu dipindahkan menjadi P3K, lalu lowongan yang sisa itu bisa direkrut ulang Orang Asli Papua untuk mengisi kekosongan itu,” ungkap Jimmy menyarankan.
Lebih lanjut Jimmy mengatakan, kasihan orang yang sudah mengabdi lama, namun terbentur karena usianya sudah 35 tahun, lalu dia menjadi tenaga kontrak, sementara ada orang yang tidak pernah honor namun tiba-tiba masuk sebagai CPNS. “Sudah saya ingatkan kepada Kepala BKD Provinsi Papua Barat untuk hati-hati dalam seleksi itu, karena saya akan perintahkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) saya untuk memberikan pendampingan kepada mereka yang merasa dirugikan,” ucap kader PDI-P ini.
Hal ini akan tempuh agar ada keadilan bagi masyarakat. “Jadi jangan karena tidak mampu bersaing di jalur formal, lalu memanfaatkan honorer sebagai peluang, yang saya tahu pasti Bapak Gubernur tidak tahu, saya yakin beliau tidak tahu, karena beliau diyakinkan oleh tim forum honorer,” kata mantan Ketua DPR Papua Barat.
Lebih lanjut dirinya menuding modus yang digunakan kepada BKN bahwa jumlah honorer di Papua Barat sebanyak 1.283 orang, sehingga angka itu diupload lebih dulu. Setelah Kemenpan RB setuju, baru mereka mencari orang untuk mengisi.
“Karena itu saya minta kepada pemerintah daerah agar berhati-hati karena provinsi ini dibentuk untuk menyelesaikan masalah di tanah Papua, jadi jangan bikin masalah baru. Saya sampaikan karena saya merupakan salah satu yang menghadirkan Provinsi Papua Barat,” ujar Jimmy.
Jimmy menyampaikan bahwa provinsi ini dibentuk karena adanya antitesa dari keinginan orang Papua untuk memisahkan diri, namun ini tidak digunakan oleh para penyelenggara negara, pembantu pembantu gubernur untuk bekerja sungguh-sungguh mewujudkan itu. “ Tetapi kebanyakan mereka melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dan sama sekali provinsi ini belum menjawab aksi-aksi ideologis yang nyata,”kata Jimmy tegas.(aa)
