MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan Kajian Senin–Kamis (KSK) untuk memaparkan hasil survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata memperkuat sinergi pemerintah pusat, daerah, akademisi, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis data.
Papua Barat Konsisten Turun ke Bawah Rata-rata Nasional
Berdasarkan hasil survei, IPR Papua Barat tahun 2025 tercatat 9,3, turun signifikan dari angka 9,6 pada tahun 2024. Penurunan ini didorong membaiknya dimensi sikap masyarakat yang semakin terbuka terhadap nilai persatuan, toleransi, dan damai. Angka ini juga menempatkan Papua Barat jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 10,4, sekaligus memperkuat tren penurunan potensi radikalisme di wilayah ini selama beberapa tahun terakhir.
Direktur Pencegahan BNPT RI, Brigjen TNI Dr. Sigit Karyadi, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak di Papua Barat yang menjaga keutuhan dan ketahanan sosial. “Atas capaian ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pemprov Papua Barat, FKPT, tokoh agama, adat, masyarakat, dan seluruh elemen yang bersama-sama menjaga kerukunan,” ujarnya.
Ancaman Baru di Era Digital Wajib Diwaspadai
Meski hasil positif patut dibanggakan, Sigit mengingatkan tidak boleh lengah. Ancaman radikalisme kini makin kompleks dan memanfaatkan media sosial, forum daring, hingga platform gim daring untuk menyebarkan ideologi ekstrem kepada generasi muda.
BNPT pun mendorong langkah konkret: memperkuat literasi digital, pengawasan aktivitas anak dan remaja di ruang maya, penanaman nilai Pancasila serta toleransi, dan melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, adat, serta komunitas sebagai benteng utama pencegahan.
Kekuatan Utama: Modal Sosial Masyarakat Papua
Peneliti FKPT Papua Barat, Prof. Dr. Benidiktus Tanujaya, M.Si., menjelaskan kekuatan terbesar Papua Barat terletak pada karakter sosial masyarakat yang tetap menjadikan keluarga, rumah ibadah, tokoh agama, dan komunitas sebagai rujukan utama dalam membentuk nilai dan pemahaman.
“Modal sosial inilah fondasi menahan pengaruh radikalisme. Namun tantangan datang dari tingginya akses internet pada Generasi Z, banyaknya konten keagamaan yang belum terverifikasi, serta minimnya pengawasan aktivitas digital anak. Angka IPR 9,3 sudah bagus, namun pemahaman dan sikap anti-radikal harus terus didorong ke tahap tindakan nyata,” jelasnya.
Narasumber Nasional Lilik Purwandi, S.Si., M.Si., menambahkan penurunan IPR adalah hasil kerja sama semua pihak, namun fokus selanjutnya adalah memperkuat dimensi tindakan. “Perkuat dialog lintas agama, pendekatan kearifan lokal, literasi digital, dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti remaja, perempuan, dan pengguna media sosial aktif. Kita butuh narasi positif yang kuat melawan penyebaran ideologi berbahaya,” tegasnya.
Pencegahan Berkelanjutan Berbasis Kolaborasi
Menutup kegiatan, Subkoordinator Pengkajian dan Evaluasi BNPT Teuku Fauzansyah, S.Sos., M.S.I., menyatakan tren penurunan IPR patut diapresiasi, namun potensi radikalisme tidak selalu tampak terang-benderang. Oleh karena itu, pencegahan harus berjalan berkesinambungan melalui pendekatan multi-stakeholder, penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAD-PE), serta riset mendalam untuk menyempurnakan kebijakan berbasis bukti.(rls/red)
