Hermus Indou Sebut Pemangkasan Dana Transfer Pusat Rp200 Miliar Ancam Gaji Honorer

0
Pemkab Manokwari menggelar apel gabungan perdana awal tahun 2026. (foto: Gemelin/klikpapua)

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengumumkan adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp200 miliar yang berdampak langsung pada keberlanjutan pembiayaan tenaga honorer pemerintah setempat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Hermus saat memimpin apel perdana awal tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Manokwari, Rabu (7/1/2026).

“Telah terjadi pemangkasan sebesar Rp200 miliar dari dana transfer pusat ke daerah. Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga daerah wajib mengikuti dan melaksanakannya,” ujar Hermus.

Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pada tahun ini meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.

Menurut Hermus, dampak paling besar dari pemangkasan anggaran tersebut dirasakan pada pembiayaan tenaga honorer.

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pembayaran gaji honorer pada tahun anggaran 2026 menjadi persoalan serius.

“Situasi ini ibarat buah simalakama, karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas untuk membiayai tenaga honorer di tahun 2026,” katanya.

Ia menambahkan, dengan besarnya pemangkasan anggaran, pembiayaan tenaga honorer menjadi beban berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera merumuskan formula resmi terkait pengurangan atau penataan kembali tenaga honorer.

Bupati Hermus meminta seluruh pihak memahami dan bersiap menghadapi kebijakan yang dinilai tidak mudah, namun diperlukan demi menjaga stabilitas keuangan daerah.

“Jika nanti ada kebijakan pemerintah yang tidak menyenangkan tetapi rasional, saya minta agar dapat disikapi dengan pikiran jernih dan hati yang baik tanpa menyalahkan pihak mana pun,” tegasnya.

Meski anggaran mengalami pemangkasan signifikan, Hermus menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh terganggu.

Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (mel)


Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses