Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat Anthonius Ayorbaba.(Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM- Kantor Kementrian Hukum dan HAM wilayah Papua Barat memiliki delapan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan satu Rumah Tahahan (Rutan). Yakni Lapas Teminabuan, Lapas Sorong, Lapas Fakfak, Lapas Kaimana, Lapas Manokwari, Rutan Bintuni dan juga sudah difungsikan sebagai Lapas, LPKA, LPP Perempuan.
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat Anthonius Ayorbaba, Jumat (7/8/2020) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari menerangkan, bahwa pembangunan Lapas Perempuan sebenarnya tahun lalu dilakukan, alokasi anggaran yang diberikan sudah cukup. Namun karena ada kendala, sehingga hanya satu-satunya Lapas Perempuan yang tidak diresmikan tahun ini.
“Kondisi ini di luar kemampuan kami, karena lokasi yang bergunung yang harus diratakan. Dan ketinggian gunung 62 meter. Jadi akhirnya pembangunan hanya bisa mencapai 70%, sehingga 30% anggarannya dikembalikan ke Negara,” ungkap Ayorbaba.
Saat ini ada dua pendekatan yang dilakukan, pertama di Kementerian Hukum dan HAM. Karena untuk pematangan lahan anggarannya tidak besar, sehingga menjadi kendala . “Tapi itu kita usulkan untuk menjadi perhatian di tahun ini, sudah masuk ke Dirjen Pemasyarakatan di bagian penyusunan program,” ungkapnya.
Selain itu sedang dilakukan upaya komunikasi dengan pemerintah daerah, berharap dan memohon adanya dukungan gubernur untuk bisa membantu Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Papua Barat.
“Khusus untuk biaya pematangan gunung yang masih tersisa ini, kalau pemda bisa memberi maka akan menjadi sumber informasi laporan kami ke kementerian dan diperhatikan mendapat prioritas pembangunan. Saya pikir Lapas Perempuan kita sangat representative, namun karena permasalahan gunung ini sehingga kita akan bekerja keras untuk itu,” jelas Ayorbaba.
Persoalan lain, sudah hampir 1 tahun berjalan dari tragedi 19 Agustus, Lapas Sorong yang dibakar hingga saat ini belum ada penanganan serius. Padahal sudah dilakukan koordinasi dengan semua pihak, terhadap Lapas Sorong.
“Lapas Sorong ini ketika terbakar ada perintah langsung dari Presiden kepada Menteri PUPR dan saat kunjungan ke Jayapura. Menteri menyampaikan bangunan-bangunan yang dibakar di Papua, termasuk Papua Barat yakni Pasar Fakfak dan Lapas Sorong yang disebutkan parah kerusakannya akan dibangun oleh PUPR,” ungkap Anthonius.
Dari Kanwil menurutnya sudah menyusun perencanaan dan sudah dikonsultasikan kepada pemerintah provinsi, juga kepada Cipta Karya dan dirinya juga sudah bertemu langsung dengan Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo di ruang kerjanya di Jakarta sejak awal Januari sebelum Covid, namun sampai saat ini belum juga mendapat dukungan. (aa)
