MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Pemerintah Provinsi Papua Barat diperkirakan akan berkurang padapatan asli daerahnya setelah diresmikannya provinsi baru Papua Barat Daya, pasalnya 4 dari 9 unit pelaksana tugas (UPT) Samsat akan bergeser ke DOB baru tersebut.
Ketua Komisi III Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Mugiono menjelaskan hasil dengar pendapat dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mencari jalan keluar untuk kemungkinan tersebut.
“Kita ada 9 UPT, 4 berada di Papua Barat Daya dan 5 sisanya ada di Papua Barat, jika dibandingkan pendapatan pada 4 UPT samsat yang ada di Papua Barat Daya lebih besar,” kata Mugiyono, Senin (12/12/2022).
Besaran pendapatan pada 4 UPT tersebut disebabkan karena jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak lebih banyak dibanding dengan 5 UPT yang ada di Provinsi Papua Barat.
“Memang pendapatan terbesar kita masih dari pajak kendaraan bermotor. Dari catatan Bapenda mobilisasi kendaraan terbanyak yakni di wilayah Sorong,” jelas dia.
Dia menyebutkan, perlu ada inovasi dan kreativitas untuk terus memacu pendapatan daerah agar bisa maksimal, salah satunya dengan mendorong masyarakat agar taat membayar pajak.
“Upaya-upaya yang kita sarankan adalah untuk melakukan jemput bola kepada wajib pajak, contohnya memaksa kendaraan yang beroperasi di wilayah Papua Barat untuk harus kendaraan teregistrasi di daerah,” lanjut dia.
Komisi III DPR Papua Barat juga memberi apresiasi kepada Penjabat Gubernur Paulus Waterpai yang akan membuat aturan bahwa penerima subsidi BBM hanya kendaraan Bernomor polisi Papua Barat (PB). “Langkah yang baik sudah ditegaskan oleh Gubernur, tinggal bagaimana kita mengesahkan dan menjalankan aturan tersebut,” tandas dia.
Selain itu, DPR juga mengharapkan agar potensi pendapatan yang belum dikelola dengan baik seperti Perusahaan daerah (Perusda) dapat berkontribusi mendongkrak APBD Papua Barat. (red)
