Frans Istia: Semua Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pemda Harus Diketahui Publik

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang ada di pemerintah daerah  harus diketahui publik.

“Sehingga kedudukan kehumasan yang ada di lembaga pemerintah, lembaga publik maupun kemitraan, perlu kita dorong dan kerahkan,”  kata Frans Pieter Istia, Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Papua Barat sebelum menutup Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, Selasa (30/11/2021) di Aston Niu Manokwari.

Dikatakan Frans, tahun 2019 Komisi Informasi Publik (KIP) merilis kalau Papua Barat masuk dalam kategori wilayah yang kurang informatif. Hal ini menurut dia, harus diakui. “Karena ada beberapa indikator yang menunjukkan kita belum terbuka, dalam hal menyampaikan informasi secara masif kepada publik. UU Nomor 14 Tahun 2018 sudah menginstruksikan bahwa Keterbukaan Informasi itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Ditegaskan bahwa lembaga publik wajib menyampaikan informasi kepada publik secara terukur. Tentu informasi yang disampaikan yang berbasis data. “Karena klo tidak berbasis data, maka bisa masuk dalam kategori hoax,” kata Frans

Frans juga menyampaikan sebenarnya pemerintah telah memiliki payung hukum melalui peraturan gubernur yang mengatur tentang Bakohumas. Wadah yang menampung semua kehumasan daerah. “Bukan hanya lembaga pemerintah saja, TNI/Polri, swasta,semua ada dalam Bakohumas,” terangnya.

Di tahun 2018, menurutnya, Dinas Kominfo pernah melaksanakan Focus Groub Discussion (FGD) terkait Bakohumas, namun tidak berlanjut tahun 2019 dan 2020 akibat pandemi COVID-19. “Semua kegiatan lanjutan yang sudah masuk untuk penguatan, dihentikan karena recofusing anggaran,” kata Frans.

Berangkat dari kategori kurang informatif, Frans berharap dengan kembali dibangunkan komunikasi kemitraan, dapat memperbaiki rangking Papua Barat yang masuk dalam kategori kurang informatif. (bm)