MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menggelar Focus Group Discussion (FGD) Reformasi Birokrasi dan Workshop Penyusunan Standar Pelayanan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.
FGD itu dibuka oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari pada, Rabu (26/11/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Hermus menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, dan bebas pungutan liar.
“Birokrasi harus menjadi pelayan publik, agen pembangunan, perekat sosial, dan inovator yang mampu memecahkan masalah,” ujarnya.
Hermus menyoroti masih adanya sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan birokrasi di Manokwari, mulai dari prosedur pelayanan yang berbelit, kurangnya keterbukaan informasi, budaya kerja yang belum berorientasi hasil, hingga pengawasan internal yang belum maksimal.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan daerah.
“Reformasi birokrasi kita dorong untuk membangun sistem pelayanan publik yang kredibel dan mampu meningkatkan daya saing daerah. Kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan FGD menjadi ruang untuk memetakan permasalahan di setiap OPD serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terukur.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Manokwari, Drs. Mohammad Syamsul Huda, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi kebijakan pelayanan publik yang digelar pada 11 November 2025.
FGD dan workshop diikuti 46 peserta dari OPD, distrik, kelurahan, BLUD RSUD, serta puskesmas, dengan narasumber dari Tim Sinergi Visi Utama Yogyakarta.
“Kegiatan ini menjadi ruang diskusi dan kolaborasi untuk memperkuat komitmen dalam penyusunan standar pelayanan yang lebih berkualitas,” ujar Syamsul Huda. (mel)
