MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Mantan Wali Kota Sorong dua periode, Lamberthus Jitmau (LJ), akhirnya buka suara terkait tidak adanya rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuknya pada kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) November 2024 lalu.
Hal itu ia sampaikan saat mengisahkan kembali perjalanan politiknya di Manokwari, Sabtu (29/8/2026).
Lamberthus menjelaskan, tidak berpihaknya rekomendasi Golkar kepadanya pada Pilkada 2024 tidak lepas dari sikap politik yang pernah ia ambil semasa menjabat Ketua DPD Golkar Papua Barat dan Papua Barat Daya, khususnya terkait proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Ia mengungkapkan, dirinya dahulu bersikap tegas menolak Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana bergabung ke wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Sikap tersebut, menurutnya, diambil demi menjaga keberlangsungan Provinsi Papua Barat, karena jumlah penduduk provinsi itu diperkirakan akan tersisa sangat kecil apabila kedua kabupaten tersebut ikut bergabung ke PBD.
Menurut Lamberthus, perjuangan mempertahankan Fakfak dan Kaimana tetap di Papua Barat itu melibatkan sejumlah proses politik yang tidak mudah, termasuk pertemuan langsung dengan Presiden Republik Indonesia sebanyak dua kali serta pembahasan di Komisi II DPR RI.
Ia menyebut dukungan dari sejumlah tokoh turut membantu perjuangannya, di antaranya almarhum mantan Sekretaris Daerah Papua Barat Nathaniel Mandacan, Orgenes Wonggor, dan Maxsi Ahoren, hingga Panitia Kerja (Panja) DPR RI asal Papua Barat yang saat itu diketuai Karel Murafer, kini Bupati Maybrat.
Perjuangan tersebut, kata Lamberthus, akhirnya membuahkan hasil. Fakfak dan Kaimana tidak dimasukkan ke dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya saat undang-undang pembentukan provinsi itu ditetapkan.
Namun, ia menilai keberhasilan tersebut justru membawa konsekuensi politik bagi dirinya, salah satunya berupa tidak berpihaknya rekomendasi DPP Golkar untuk pencalonannya pada Pilkada 2024.
Meski demikian, Lamberthus mengaku menghormati keputusan partai tersebut dan tidak mempersoalkannya.
“Ya memang mereka punya hak, mereka bergeser ke mana silakan,” kata Lamberthus.
Ia menambahkan, dirinya tidak keberatan apabila kandidat lain yang didukung Golkar pada akhirnya meraih kemenangan, dan menyatakan siap menerima hasil tersebut secara legawa.
Kendati mengaku menerima keputusan partai, Lamberthus tidak menutupi rasa kecewanya terhadap perkembangan Golkar di Papua Barat Daya pascapilkada.
Ia menyoroti perolehan delapan kursi partai berlambang pohon beringin itu di provinsi baru tersebut, yang merupakan hasil perjuangannya semasa menjabat Ketua DPD, namun kini menurutnya partai tersebut justru menjadi penonton dalam dinamika politik di Papua Barat Daya.
Ia pun meminta seluruh pengurus dan pimpinan Golkar di Papua Barat Daya melakukan evaluasi atas kondisi tersebut.
Lamberthus menegaskan, dirinya hingga kini belum dipecat dari Partai Golkar, tetapi merasa tidak lagi diberikan kewenangan untuk mengurus kepentingan politik partai di Papua Barat maupun Papua Barat Daya seperti sebelumnya.
Ia menyatakan persoalan tersebut, menurutnya, bukan semata soal kepentingan pribadi atau ambisi politik. Bagi Lamberthus, yang terpenting adalah dirinya telah menjalankan apa yang diyakininya benar demi keberlangsungan Provinsi Papua Barat, dan siap menerima segala konsekuensi politik dari keputusan yang pernah ia ambil. (red)
