KLIKPAPUA.COM,MANOKWARI –  Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiuw– Matret Kokop (PMK2) telah memasuki tiga tahun. Dalam masa itu, berhasil mempertahankan lima kali opini WTP dari BPK RI Perwakilan Papua Barat.

Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke lima dari BPK RI sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2018 ini diserahkan Plt Kepala BPK-RI Perwakilan Papua Barat, Abu Hanifa kepada Bupati, Petrus Kasihiuw dan Wakil Ketua DPRD, Romilus Tatuta di ruang auditorium kantor BPK Perwakilan Papua Barat, Manokwari, Sabtu (29/6/2019).

Hadir dalam penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2018, Wakil Ketua DPRD Teluk Bintuni, Romilus Tatuta, Sekda, Gustaf Manuputy, dan Kepala Inspektorat, Wayan.

Plt Kepala BPK-RI Perwakilan Papua Barat, Abu Hanifa mengatakan, Kabupaten Teluk Bintuni dalam pantas mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2018 sudah sesuai.

“Dari pemeriksaan tim auditor BPK-RI Perwakilan Papua Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2018 maka kami memberikan predikat opini tanpa pengecualian (WTP),” kata Abu Hanifa.

Meski Teluk Bintuni mendapat opini WTP terkait LHP atas LKPD tahun anggaran 2018, namun ada sejumlah rekomendasi BPK yang harus diselesaikan dalam 60 hari kerja.

“Ada 3 rekomendasi temuan BPK-RI Perwakilan Papua Barat yang harus diselesaikan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yakni persoalan asset, belanja modal dan pertanggung jawaban perjalan dinas yang harus dilengkapi dalam 60 hari kerja,” ucap Abu Hanifa.

Sementara Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiuw kepada awak media usai menerima predikat opini WTP di Manokwari, Sabtu malam mengatakan, sangat mengapresiasi pemeriksaan yang dilakukan tim BPK-RI Perwakilan Papua Barat yang secara independen mengaudit LKPD Kabupaten Teluk Bintuni 2018, sehingga memberikan opini WTP.

Menurut bupati, untuk kelima kalinya Kabupaten Teluk Bintuni menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit BPK-RI Perwakilan Papua Barat, hal ini merupakan bagian dari upaya pertanggung jawaban publik atas pengelolaan keuangan Negara tahun anggaran 2018.

“Dengan demikian menjadi informasi penting bagi masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni bahwa secara akuntansi keuangan kita sudah memperoleh prestasi WTP, saya berterima kasih kepada semua jajaran mulai dari Sekda hingga bendahara-bendahara atas kerjasama, sehingga proses ini bisa selesai dengan hasil yang memuaskan,” ucap orang nomor satu di Bintuni ini.

Bupati mengajak semua jajarannya untuk mempertahanan opini WTP dengan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi, agar program pemerintah bisa mencapai dinikmati masyarakat setempat.

Terkait tiga rekomendasi BPK-RI Perwakilan Papua Barat tentang temuan LKPD. Bupati menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti sesuai rencana aksi yang telah disusun bersama lembaga pemeriksa keuangan Negara tersebut.

“Intinya bahwa kami WTP karena kekurangan, kesalahan atau kelemahan yang ada itu di bawa standar minimal yang diisyaratkan,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Romilus Tatuta memberikan apresiasi dan rasa bangga kepada Pemerintah Daerah setempat atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian terkait LHP atas LKPD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2018.

“Kami berterima kasih kepada BPK karena masih memberikan ruang dan kesempatan untuk temuan-temuan seperti itu dikembalikan, jadi sebagai pimpinan lembaga legislatif tentunya harapan kami OPD harus serius untuk menyelesaikan rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari, supaya jangan sampai tidak diselesaikan maka dapat mencoreng WTP yang sudah diterima serta berurusan dengan aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Berikut kabupaten/kota yang mendapatkan opini dari BPK RI. Provinsi Papua Barat (WTP), Manokwari (WTP,) Manokwari Selatan (WDP), Teluk Wondama WTP(1). Kabupaten Sorong (WTP), Sorong Selatan (WTP),Kota Sorong (WDP), Maybrat (WTP), Kaimana (WTP), Raja Ampat (WTP). Tambrauw (WTP), Teluk Bintuni (WTP), Pegaf sedang dalam pemeriksaan dan Fakfak belum terima. (rls/red)

Editor: BUSTAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.