MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Bawaslu Papua Barat mempertanyakan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat realisasi anggaran pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie mengatakan, sejauh ini belum ada realisasi anggaran untuk Bawaslu Papua Barat. Sedangkan KPU sudah terealisasi.
“Prinsipnya Bawaslu Papua Barat menunggu niat baik Pemerintah Papua Barat. Karena itu perintah regulasi ada Barat dukungan pemerintah untuk mensukseskan pilkada di daerah ini,” kata Elias, Jumat di Manokwari
Dikatannya, hal itu juga mengacu surat Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) per tanggal 2 November terkait dengan percepatan NPHD sebelum tanggal 10 November 2023 mendatang. “Sebelumnya tanggal itu sudah harus ada jawaban pasti, supaya bisa tandatangani NPHD,” katanya.
Menurutnya, tahapan sudah berjalan namun belum ada titik terang dari pemerintah daerah seperti apa. Pihaknya tidak bisa bergerak tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai.
Hal ini menurutnta, akan menghambat kerja- kerja Bawaslu Papua Barat dalam melaksanakan tugas tupoksi dalam melakukan pengawasan pilkada. “Sudah pasti ini menghambat kita sebenarnya, kita mau jalan melakukan pengawasan tidak di dukung anggaran memadai seperti itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Bawaslu telah mengusulkan anggaran ke Pemerintah Papua Barat sebesar Rp100 Miliar. “Itu kita usulkan ke pemerintah seperti itu, untuk realisasi nilainya anggaran berapa belum tahu,” jelasnya.
Sejauh ini belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Dengan Bawaslu Papua Barat. Belum juga ada pertemuan lanjutan. “Bukan persoalan angka nominalnya, kita harapkan adalah duduk membahas bersama- sama, sehingga bisa rasionalkan anggaran itu. Anggaran yang diberikan berapa disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak memberatkan APBD,” tuturnya.(ar)
