Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren. (Foto: Aufrida/klikpapua)
MANOKWARI, KLIKPAPUA.com– Menteri Keuangan RI Menilai pengunaan dana Otsus Papua dan Papua Barat masih belum maksimal digunakan untuk mengejar ketertinggalan. Semua itu terbukti dengan adanya Silpa selama 7 tahun terakhir di Provinsi Papua Barat sebesar Rp257, 2 miliar per tahun, sedangkan DTI mencapai Rp109, 1 miliar bahkan sisa tahun anggaran 2019 mencapai Rp370,7 milliar (Dikutip dari suara merdeka, jpnn.com).
Menyikapi hal ini, Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, adanya silpa dana Otsus bukanlah kesalahan pemerintah daerah, namun semua itu karena keterlambatan pusat mentransfer dana Otsus ke daerah. “Keterlambatan transfer dana Otsus ke daerah itu mengakibatkan penggunaan dana Otsus pada waktu yang sangat singkat, misalnya saja transfer dilakukan tiga tahap, tahap pertama pada bulan April, tahap kedua Agustus dan transfer tahap ketiga pada Desember, mau tidak mau penggunaan anggaran itu akan sangat singkat, akhirnya muncul silpa,” kata Maxsi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/2/2021).
Menurut Maxsi, jika Dana Otsus diberikan pada bulan Januari atau Maret dan bertahap, pasti akan terpakai habis tanpa meninggalkan silpa. Dan kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengaturnya tanpa diintervensi oleh pusat. “Ini bisa terserap kurang lebih 90-100 persen,” tuturnya.
Ia menambahkan, pernah menyarankan dana Otsus dipisahkan dari dana-dana lain, agar dapat berdiri sendiri, sehingga fungsi kontrol dan pengawasan akan lebih mudah dan masyarakat juga bisa mengetahui. “Dana Otsus untuk ini sesuai RKA-nya atau tidak, tapi kalau sudah digabung siapa yang mau kontrol. Berikanlah kewenangan-kewenangan sepenuhnya kepada orang asli Papua untuk mengaturnya, kalau bilang hari ini kita dapat kekhususan, kekhususan seperti apa, kekhususan cuma ada untuk pemilihan kepala daerah,” ungkapnya.
Berbicara masalah dana, Maxsi berharap pemerintah pusat mau membuka diri kepada Gubernur, DPRPB, MRP dan masyarakat adat. “Saya kira kalau kita sudah duduk bicara pasti ada solusinya atau jalan keluarnya, tapi selama kita tidak duduk bicara maka tidak ada solusi, kalau hari ini hanya undang pemerintah tanpa melibatkan masyarakat maka sama saja, sehingga lebih bagus mengundang semua komponen untuk duduk bicara, ” pungkasnya.(aa)
