MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyerahkan piagam penghargaan kepada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Manokwari yang telah berhasil masuk Zona Hijau pada Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaran Pelayanan Publik Tahun 2022.
Penyerahan piagam penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Kepala perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yosep Sombuk kepada Bupati Manokwari Hermus Indou dan lima OPD pada, Senin (13/2/2023) di lapangan Apel Kantor Bupati Manokwari.
Kelima OPD penerima piagam penghargaan diantaranta DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial kabupaten Manokwari serta dua Puskesmas yakni Puskesmas Amban dan Puskesmas Sanggeng.
Musa Yosep Sombuk, Kepala perwakilan ORI Papua Barat mengatakan, Pemerintah Kabupaten Manokwari meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dengan menempati posisi 38 dari 415 pemerintah kabupaten dengan nilai 89,30.
“Instansi yang menerima penghargaan hari ini adalah yang sudah di level tinggi. Instansi lainnya masih di level menengah, instansi yang lain bisa mengikuti yang telah dinilai,” tuturnya.
“Prestasi kabupaten Manokwari dua tahun bertahan di level menengah, ada lompatan tinggi untuk Pemerintah Manokwari menuju zona hijau,” bebernya.
Sombuk mengutarakan, meski predikat itu disematkan kepada Pemkab Manokwari, masih banyak yang perlu dibenahi, salah satu faktor yang perlu diperbaiki adalah digitalisasi, diera ini semua harus serba digital.
“Cukup melalui smartphone masyarakat sudah mendapatkan semua informasi pelayanan, mulai dari tarif hingga durasi pelayanan,” kata Sombuk
Bupati Manokwari Hermus Indou berharap, Penghargaan yang diberikan Ombudsman tersebut berdasarkan penilaian yang subjektif.
“Beberapa OPD yang menerima penghargaan adalah murni sesuai kinerja. Jangan sampai penghargaan yang kita terima hari ini, kontradiksi dengan pelayanan yang sesungguhnya di lapangan,” kata Bupati.
Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan membangun motovasi kerja kepada intansi yang lain.
“Kualitas pelayanan menjadi kunci, karena kesejahteraan masyarakat menjadi hukum tertinggi yang perlu diwujudkan,” tuturnya. (dra)
