16 Asosiasi Kontraktor OAP Desak Dinas PU Papua Barat Jalankan Pembagian Paket PL

0

MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Asosiasi lokal kontraktor Orang Asli Papua (OAP) mendesak Pemerintah Papua Barat agar segera merealisasikan pembagian paket penunjukan langsung (PL) yang ada di dinas PU Papua Barat.

Hal ini dikatakan para kontraktor OAP yang tergabung dalam 16 asosiasi lokal kontraktor OAP usai menggelar rapat di salah satu cafe kota Manokwari, Sabtu (25/6/2022) malam.

Rapat yang mengusung tema “mengurai benang kusut pembagian paket penunjukan langsung tahun 2022 bagi kontraktor Orang Asli Papua (OAP) di Papua Barat“ dihadiri 16 asosiasi kontraktor OAP di Papua Barat.

Ketua Yance Kambu Ketua Umum KAP Papua Barat menjelaskan, kesimpulan dari pertemuan ini mengagendakan bertemu kepala dinas PU Papua Barat guna meminta kepastian pembagian paket PL.

“Karena minggu lalu kami sudah mendapatkan disposisi dari bapak Sekda, terkait soal, PU harus segera membagi paket PL kepada 16 asosiasi. Selang beberapa hari kemudian, disposisi itu dianulir oleh petunjuk PJ,” bebernya.

Ditambahkan, pertemuan kali ini melahirkan sebuah pikiran bersama untuk secara arif dan bijaksana meminta sebuah kepatian terkait soal kapan paket PL itu dibagi.

Senada dikatakan Lewis Wanggai, ketua perkompakan pengusaha muda Papua Barat (P2MPB) juga meminta agar paket PL khusus yang ada di PU itu harus segera dijalankan, karena paket-paket PL di dinas lain sudah berjalan, bahkan sudah ada tagihannya.

Alex Wonggor Ketua Himpunan Pengusaha Muda Arfak Papua Barat meminta ruang khusus untuk kontraktor OAP, karena selama ini belum ada ruang khusus bagi kontraktor OAP.
Lelang yang dilakukan, harus dibuat khusus untuk OAP, yang selama ini lelang dilakukan secara umum.

Sementara Yan Soindemi Ketua Asosiasi Kontraktor Papua/Wasekum Gapensi Papua Barat meminta Pemprov untuk merealisasikan implementasi regulasi yang mengatur keberpihakan kontraktor OAP seperti yang diatur dalam Perpres, Inpres dan Permen.

“Berdasarkan Regulasi Perpres, Inpres dan Permen, pelaksanaan di daerah tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga kami meminta kepada bapak penjabat Gubernur untuk membentuk Pergub khusus OAP,” ungkapnya.

Yan juga ingin bertemu langsung dengan PJ Gubernur Papua Barat untuk menyampaikan hal proses paket lelang di PU tahun ini dinilai sangat kacau. (dra)

SPACE
SPACE
SPACE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.