MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—12 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat yang disegel oleh ratusan kontraktor Orang Asli Papua telah dibuka secara damai, Sabtu (17/7/2021).
Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat, Yance Kambu, mengatakan bahwa palang tersebut dibuka setelah ratusan kontraktor OAP mendapatkan jawaban positif dari Gubernur Papua Barat. “Atas permintaan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan sehingga kami buka palang, karena tuntutan kami akan segera terjawab dalam bulan ini, yaitu pembagian paket proyek Penunjukan Langsung (PL),” kata Yance Kambu.
Dia berharap ratusan kontraktor OAP di provinsi itu tetap bersabar dengan menjaga keamanan dan kedamaian bersama. “Kepada semua kontraktor OAP saya imbau kita semua bersabar, bantu jaga kedamaian daerah ini sambil menunggu waktu pembagian paket pekerjaan PL di biro yang sudah ditentukan sesuai instruksi Gubernur,” kata Kambu.
Sebelumnya rangkaian aksi protes kontraktor OAP berujung pemalangan 12 kantor OPD Pemprov Papua Barat dikarenakan 48 OPD dinilai tidak mengindahkan instruksi Gubernur Papua Barat tentang pembagian paket proyek PL. Yan Soindemi, salah satu kontraktor OAP di Manokwari berharap adanya aturan baku yang mengikat di provinsi itu dalam pembagian paket proyek PL kepada kontraktor OAP.
Dia akui, dengan adanya aturan yang menjadi panduan pembagian paket PL akan mengurangi aksi-aksi tuntutan dari kontraktor OAP. “Kalau bisa ada Peraturan Gubernur (Pergub) khusus mengatur PL bagi kontraktor OAP. Ini penting supaya setiap tahun tidak terjadi hal-hal seperti saat ini, palang dulu baru ada jawaban,” tukas Yan. (aa/*)
