KAIMANA,KLIKPAPUA.COM– Mengumpulkan informasi terkait situasi dan kondisi daerah untuk mencegah timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat Kaimana, Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) menggelar rapat koordinasi melibatkan para inteligen dari TNI dan Polri
Rapat yang digelar di Aula Kesbangpol Kaimana, Jumat (3/7/2020) ini, dipimpin Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan yang juga merupakan Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa, S.Sos,MH didampingi Sekretaris FPK yang juga Kepala Kantor Kesbangpol Kimana, Samsudin Maswatu.
Dalam pertemuan ini, FPK membahas dua masalah utama yang berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, yakni situasi selama masa penanganan Pandemi Covid 19 dan menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Untuk penanganan Covid-19, disebutkan banyak masyarakat mempersoalkan penyaluran bantuan yang tidak merata dan menimbulkan kecemburuan sosial, akibat banyak warga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan. Kondisi ini disebabkan karena data penerima bantuan yang tidak akurat.
Menanggapi hal ini, Ketua FPK Ismail Sirfefa mengatakan, saran dan masukan dari peserta Rakor akan menjadi perhatian bagi Pemerintah dalam menelurkan kebijakan penyaluran bantuan berikutnya. Dikatakan, tidak akuratnya data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) atau lainnya, disebabkan tidak adanya keterlibatan para Ketua RT didalamnya.
“Saya mendapatkan laporan dari beberapa RT yang mengeluh bahwa sebelum bantuan tersebut disalurkan, pihak RT disuruh untuk mendata kembali warganya yang kurang mampu secara ekonomi. Tetapi data itu tidak digunakan, malahan yang digunakan adalah data dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Wabup Ismail.
Dikatakan, persoalan ini harus mendapat perhatian serius instansi terkait, dengan melakukan sinkronisasi data secara baik, sehingga penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan bisa menjawab persoalan masyarakat.
“Sangat mustahil ketika kita memberikan bantuan tapi tidak tahu siapa yang menjadi sasaran dari bantuan itu. Sehingga idealnya data yang digunakan diharapkan data yang datang dari Ketua RT karena Ketua RT yang mengetahui berapa jumlah warga yang kurang mampu secara ekonomi,” pungkas Wabup. (iw)
