KAIMANA, KLIKPAPUA.com -Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mendorong iklim investasi yang kondusif, Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) resmi meluncurkan aplikasi SIMPEKA, Rabu (25/9/2024)
Selain diluncurkannya Aplikasi yang diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus perizinan, disertai buku profil investasi dan simulasi PTSP menuju (MPP) Mall Pelayanan Publik.
Peluncuran aplikasi SIMPEKA dilakukan secara resmi di Gedung Aula Gereja Rehobot oleh Asisten II Setda Kabupaten Kaimana, Dedy Djunaidi Ombaer, melibatkan Forkopimda, OPD terkait, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD serta Pelaku usaha.
Asisten II dalam arahannya menerangkan, peluncuran aplikasi SIMPEKA merupakan komitmen bersama yang ditindaklanjuti secara nyata, untuk perbaikan pelayanan publik bagi pengguna layanan.
Dijelaskan, kegiatan ini mengacu kepada undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal serta undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
“Masyarakat penanaman modal wajib mengetahui informasi sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparansi dan akuntabel,” bebernya.
Untuk itu perlu adanya kootdinasi dan kolaborasi bersama Pemda, Pemprov dan perwakilan Kementerian dan lembaga di daerah guna memberikan kepercayaan publik atas pelayanan yang diberikan.
Dirinya berharap, adanya sinergitas dan partisipasi aktif dari seluruh komponen yang terlibat langsung, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Terpisah, Kepala DPMPTSP Kabupaten Kaimana, La Bania mengatakan, Aplikasi SIMPEKA yang akan diluncurkan merupakan Sistem Inovasi yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha guna memperoleh izin usaha kategori non perizinan secara online.
Sedangkan profil investasi Kabupaten Kaimana terdiri dari buku dan video merupakan bahan dan materi promosi yang digunakan dalam kegiatan promosi penanaman modal ditingkat Provinsi maupun Nasional, yang bekerjasama dengan Lembaga Pusat Informasi Data Indonesia.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah, untuk peningkatan investasi dan penerimaan daerah serta penguatan layanan publik,” tutupnya. (lau)
