KAIMANA,KLIKPAPUA.com—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kaimana melaksanakan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) bersama Bank pemegang kas kampung, di Kantor DPMK Kaimana, Rabu (18/6/2025).
Perjanjian kerjasama ini mengacu kepada Keputusan Bupati Kabupaten Kaimana nomor : 400.10/79/V/ tahun 2025 tentang penunjukan bank pemegang kas kampung sebagai tempat penyimpanan, penerimaan anggaran dan pembayaran pengeluaran anggaran kampung di Kaimana.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, Donald R Wakum dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Bank Papua, BRI, Mandiri dan BNI yang selama terus menyokong program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dana kampung.
Sekda merincikan bahwa Bank Papua di Distrik Arguni Atas menanggani 24 kampung, Bank BNI di Distrik Arguni Bawah dan Distrik Kambrauw menanggani 22 kampung.
“Sedangkan Bank BRI di Distrik Kaimana, Distrik Teluk Etna dan Distrik Yamor menanggani 28 kampung dan Bank Mandiri di Distrik Buruway menanggani 10 kampung, “tambahnya.
Sekda berharap agar keempat bank tersebut bisa mengevaluasi kembali catatan yang berkaitan dengan silpa.
Ia mengingatkan agar Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung, harus lebih pro aktif dalam melakukan pembinaan-pembinaan di tingkat kampung. Sehingga ke depannya tidak terjadi lagi keterlambatan administrasi pada tingkat pemerintahan kampung, yang menyebabkan proses distribusi dan pencairan menjadi terlambat dan menimbulkan silpa.
“Semoga ini menjadi atensi dan tanggungjawab kita bersama, baik secara internal maupun eksternal bersama pihak bank, “tuturnya.
Sekda meminta dukungan serta kolaborasi dari pihak bank, baik dalam proses administrasi maupun tahapan pencairan, bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Kaimana.
Sementara itu, Kepala Dinas DPMK Kabupaten Kaimana, Ika Damayanti dalam laporannya mengatakan bahwa, perjanjian kerjasama ini dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan rekening kas Kampung dengan memaafkan produk dan jasa perbankan.
Dirinya berharap, melalui kerjasama ini dapat memberikan kemudahan bagi pemerintahan kampung dalam proses pencairan dana desa. Sehingga realisasi dana desa di tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.(lau)
