KAIMANA,KLIKPAPUA.com–Bappeda Litbang Kaimana menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Prospek Otsus antara Distrik dan Kampung, dan Peningkatan Kapasitas Distrik dalam rangka Bimbingan Pengawasan (Bimwas) Percepatan Pendataan Terpilik Saik Plus.
Kegiatan yang dilaksanakan di Kaimana Hotel Beach ini dibuka Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada, Senin (14/11/2022).
Turut hadir Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus Bappeda Papua Barat, Legius Wanimbo. Dalam sambutannya ia mengatakan, pelaksanaan teknis dana otsus telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2022 tentang pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus.
Dijelaskan, peraturan tersebut sangat penting karena juga membahas tentang proses pengajuan dana otsus 20 tahun kedepan yang bersumber dari BPH Migas, Dana Alokasi Umum (DAU) yang setara nasional, dan dana tambahan perspektif.
“Saat ini kita belum mengusulkan rencana dan program untuk sumber dana dari BPH Migas karena perlu adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) ini kita belum miliki. Sedangkan Perdasus Nomor 3 tahun 2019 perlu direvisi,” terang Legius.
Ia juga menjelaskan, pada sumber anggaran DAU nasional mendapat 2,25 persen yang dibagi dua dengan komposisi satu persen untuk kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) termasuk didalamnya pendataan OAP. Sedangkan 1,25 persen untuk pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi.
Legius mengatakan, prospek otsus perlu diperhatikan dan direncanakan dengan baik karena sangat penting dan perlu dikawal dengan teliti. Begitupun pemberdayaan kader kampung untuk operasi sistem aplikasi SAIK+ sebagai aplikasi penjaring data kampung dan kelurahan di seluruh wilayah Papua Barat.
Wakil Bupati Hasbulla Furuada juga mengatakan, sesuai undang-undang Otsus Pemerintah harus melindung hak-hak dasar OAP, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya dan lainnya.
Pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) lanjut Wabup. merupakan salah satu prioritas. “Program Prospek Otsus fokus pada empat program yaitu penguatan sistem informasi dan administrasi kampung atau kelurahan, peningkatan kapasitas kader kampung atau kelurahan, pengutan distrik, dan peningkatan pembangunan dikampung,”pungkasnya. (iw)
