PROVINSI Papua Barat masih tertinggal dalam aspek kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Papua Barat juga menjadi penyebab permasalahan-permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua Barat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Barat masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia, dan salah satu komponen penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia tersebut adalah karena permasalahan pendidikan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat menyebutkan bahwa permasalahan pendidikan secara umum yang terjadi di Provinsi Papua Barat adalah rendahnya IPM, rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) khususnya di jenjang pendidikan SMA sederajat, terbatasnya layanan fasilitas pendidikan, kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, lulusan SMA dari Provinsi Papua Barat yang diterima di Perguruan Tinggi terkemuka masih sangat sedikit karena kemampuan dan kompetensi bidang MIPA dan Bahasa Inggris yang rendah.
Untuk menjawab persoalan dan permasalahan pendidikan tersebut telah dilakukan berbagai kebijakan/regulasi dan tindakan, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Namun meskipun terjadi kemajuan dan perkembangan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang memerlukan tindakan-tindakan strategis untuk penyelesaiannya.
Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, amanat Undang-undang Otonomi Khusus serta karakteristik Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, maka didirikan SMA Taruna Kasuari Nusantara di Provinsi Papua Barat. Sekolah ini nantinya akan menjadi wadah untuk mempersiapkan generasi muda Papua Barat untuk menjadi pemimpin di masa depan yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk menjawab tantangan pembangunan di Provinsi Papua Barat.
Selain itu, juga untuk mempersiapkan lulusan SMA yang dapat bersaing dan diterima di Perguruan Tinggi terkemuka. Untuk mengetahui kelayakan pendirian SMA Unggulan di Provinsi Papua Barat ini, maka dilakukan suatu Studi Kelayakan yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Master Plan untuk pengembangan SMA Unggulan yang diberi nama SMA Taruna Kasuari Nusantara.
Tim Kajian Naskah Akademik yang dibentuk oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat bekerjasama dengan Universitas Papua (Unipa) Manokwari dan mitra pembangunan telah melakukan studi kelayakan. Tujuan dari Studi Kelayakan ini adalah untuk melihat apakah pembangunan SMA Taruna Kasuari Nusantara layak dalam aspek teknis, aspek keuangan, sumber daya manusia, standar nasional pendidikan, kelembagaan, dukungan masyarakat serta penjaminan mutu.
Sedangkan manfaat dari dokumen Studi Kelayakan ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam pengambilan keputusan pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara. Selain itu, studi ini diharapkan sebagai bahan acuan bagi penyusunan dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam rangka pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara. Berdasarkan hasil kajian studi kelayakan terhadap aspek-aspek kelayakan, SMA Taruna Kasuari Nusantara layak untuk didirikan di Provinsi Papua Barat.
Rata-rata jumlah lulusan SMP/MTs di Papua Barat dalam 3 tahun terakhir sebanyak 10.697 siswa. Sementara kebutuhan siswa (daya tampung) SMA Taruna Kasuari Nusantara pada tahun pelajaran 2021/2022 – 2023/2024 (3 tahun pertama) hanya sebanyak 72 siswa per tahun. Dengan demikian dari aspek input siswa untuk pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara adalah layak.
Aspek Kelayakan Pembiayaan Pendidikan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan sumberdaya manusia Orang Asli Papua terutama terkait dengan pembiayaan pendidikan. Hal ini diawali dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Papua Barat No. 7 Tahun 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019, dimana Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk bidang pendidikan minimal 25%. Data tahun 2019 menunjukkan bahwa alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bidang pendidikan sebesar 54,11% untuk Provinsi Papua Barat dan rata-rata sebesar 28,24% untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
Aspek teknis sarana prasarana, SMA Taruna Kasuari Nusantara ini awalnya akan menggunakan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Manokwari. Berdasaran kajian dan perbandingan terhadap regulasi (Permendikbud dan Permendiknas tentang Standar Sarana dan Prasarana), fasilitas yang terdapat di BLK seperti gedung, lahan, dan fasilitas lainnya dapat dimanfaatkan untuk ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan asrama siswa. Namun untuk dapat digunakan dalam waktu dekat, maka fasilitas yang ada di BLK harus direnovasi dan dilengkapi.
Untuk tahap pertama ini, SMA Taruna Kasuari Nusantara hanya merekrut siswa putra, dan seiring dengan perkembangan waktu akan direkrut siswa putri. Lahan yang sudah disediakan oleh Pemprov Papua Barat seluas 35 Ha. Tenaga Pendidik dan Kependidikan sudah cukup tersedia di Provinsi Papua Barat. Kriteria untuk merekrut tenaga pendidik dan kependidikan akan melibatkan SMA Taruna Nusantara Magelang, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan teknis pelaksanaannya akan lebih spesifik tercantum dalam Master Plan Pengembangan SMA Taruna Kasuari Nusantara. Dukungan terhadap pendirian SMA ini juga telah didapatkan dari lembaga representasi masyarakat adat di Papua Barat yakni LMA, DAP, DPRPB dan MRPB.
Beberapa saran/rekomendasi hasil kajian studi kelayakan ini adalah (1) Memperkuat komitmen dan sinergi semua pihak untuk mendukung pendirian SMA Taruna Kasuari Nusantara melalui kebijakan (MoU, PKS dan regulasi) (2) Perlu dilakukan Rekrutmen Pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan dengan bekerjasama dengan SMA Taruna Nusantara Magelang dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat (3) Diperlukan sosialisasi dan publikasi tentang SMA Taruna Kasuari Nusantara kepada setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat (4) Perlu disusun suatu Master Plan sebagai panduan pengembangan SMA Unggulan Kasuari Nusantara.
Penulis: Ezrom Batorinding, S.Hut., M.Sc (Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan)
