LAMPUNG,KLIKPAPUA.com — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan irigasi di daerah terdata dengan baik untuk swasembada pangan sesuai arahan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas memastikan arahan dari Menko Pangan bisa dipahami dengan tepat oleh seluruh kepala daerah.
“Karena itu perlu dilengkapi supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Menko terkait dengan kondisi irigasi yang memerlukan bantuan, luasan, dan juga lokasinya seperti apa. Kami sudah mengirimkan juga form agar dilengkapi oleh para kepala daerah,” katanya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Sabtu (28/12/2024).
Bima mengungkapkan, tim Kemendagri akan melakukan pengecekan ulang terkait hal tersebut, sehingga didapatkan data yang lebih spesifik. Dia menekankan agar kepala daerah mengirimkan data-data yang berdampak tinggi (high impact) bagi masyarakat, serta jelas kemanfaatannya bagi swasembada pangan. Dari pantauannya di beberapa daerah, Bima menemukan setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda.
“Kami mengunjungi beberapa titik supaya kami paham di wilayah itu persoalannya apa, dan apakah sesuai dengan yang diinginkan oleh kita semua,” tambahnya.
Bima menyebut beberapa daerah yang telah ia kunjungi, seperti Kabupaten Subang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat serta Kabupaten Pringsewu di Lampung. Kondisi irigasi di setiap daerah ini unik dan pemerintah daerah (Pemda) bersangkutan perlu membuat laporan data apa saja yang perlu dilakukan untuk perbaikan.
“Kita lihat ke bawah tadi bersama Pak Pj. Bupati Pringsewu. Kita lihat seperti ini kondisinya Pak. Nah ini kemudian daerahnya kering Pak. Kering, sekitar 1.700 [hektare] sawah itu 70 persen itu hanya panen sekali saja,” terangnya.
Perbaikan irigasi, menurut Bima, tidak hanya sekadar pembangunan secara fisik, tapi juga untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Dia pun meminta bantuan kepada TNI/Polri untuk menertibkan konflik yang terjadi, agar warga tidak saling bersaing dan merugikan yang lain.
“Kita perlu pastikan lagi apa yang diminta Pak Menko [Pangan] betul-betul disampaikan datanya oleh para bupati, gubernur, wali kota semuanya dan kita pastikan nanti sistem irigasinya juga diurus dengan baik. Jadi ada ekosistemnya,” tandasnya.(rls)
