Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket Bapok kepada Warga
JAKARTA,KLIKPAPUA.com- Kemenhumham Peduli Kemenhumham berbagi di masa pandemi Covid-19 bagi yang terdampak. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya...
Konstituen Perlu Punya Keterwakilan di Dewan Pers
JAKARTA,KLIKPAPUA.com---Konstituen Dewan Pers perlu mempunyai keterwakilan di Dewan Pers (DP) agar setiap asosiasi konstituen memiliki akses informasi dan kebijakan dalam mengantisipasi berbagai persoalan masyarakat...
Angka Perkawinan Anak Masih Tinggi
JAKARTA,KLIKPAPUA.com-- Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat membangun gerakan Cegah Perkawinan Anak (Cepak). Ini untuk membendung angka perkawinan anak yang masih tinggi....
Prokes dan Kegiatan Ekonomi Bisa Berjalan Seiring
JAKARTA,KLIKPAPUA.com---Dokter relawan COVID-19 Fajri Adda’I meminta, jika nanti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berakhir, tidak perlu lagi ada dikotomi antara protokol kesehatan dengan kegiatan...
Catat! Urus Layanan Adminduk Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19
JAKARTA,KLIKPAPUA.com–Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) taat terhadap...
Mendagri Tegaskan UMKM Diperbolehkan Beroperasi dengan Prokes Ketat dan Pengaturan Pemda
JAKARTA,KLIKPAPUA.com--- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan Level...
PPKM Diperpanjang, Mendagri Keluarkan Tiga Instruksi Sekaligus
JAKARTA,KLIKPAPUA.com--Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 2 Agutus 2021. Perpanjangan ini dikuatkan dengan dikeluarkannya sekaligus 3 (tiga) Instruksi Menteri Dalam...
Selenggarakan Deklarasi Virtual, FPMSI Ajak Masyarakat Apresiasi dan Dukung Pengesahan Otsus Jilid 2 Demi...
JAKARTA,KLIKPAPUA.com---DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu diambil dalam...
