JAKARTA,KLIKPAPUA.com— Unjuk rasa mahasiswa Papua menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) di depan gedung Kemendagri Jakarta, pada Jum’at (11/3) berakhir ricuh. Pendemo terlibat bentrok dengan aparat keamanan, hingga menyebabkan satu anggota polisi terluka. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan RI Jaleswari Pramodhawardani sangat menyesalkan terjadinya insiden tersebut.
“Silahkan menyalurkan aspirasi karena ini adalah negara demokrasi. Tapi segala bentuk aksi kekerasan tidak akan ditolerir dan akan berhadapan dengan proses hukum,” tegas Jaleswari, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (11/3).
Diberitakan sebelumnya, kericuhan demo mengakibatkan Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon Terluka. Ia dipukul oleh satu pendemo hingga berdarah sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.
Jaleswari mengingatkan, jaminan kebebasan yang diberikan negara, tidak serta merta diartikan memperbolehkan adanya aksi demonstrasi yang disertai kekerasan, perusakan, dan penyerangan terhadap aparat yang melakukan pengamanan.
Ia menilai, penggunaan kekerasan terhadap aparat yang melarang pendemo melakukan aksi di ring satu Istana Negara telah menodai tujuan aksi itu sendiri. “Apalagi saat itu bersamaan dengan waktu ibadah shalat Jum’at,” ujar Jaleswari.
Dalam kesempatan itu, Jaleswari juga membeberkan alasan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi Papua dan Papua Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemerataan pembangunan dan pelayanan di Papua.
Selama ini, ungkap dia, pelayanan umum kependudukan dan lainnya hanya terpusat di ibukota provinsi Papua dan provinsi Papua Barat.
“Dengan adanya kebijakan DOB, ke depan dapat dibangun dan disebar pusat-pusat pelayanan di ibu kota provinsi-provinsi baru, tanpa ada kendala waktu, jarak, biaya dan kesulitan transportasi,” papar Jaleswari.(rls)
