JAKARTA,KLIKPAPUA.COM– Dalam rangka menggerakan ekonomi masyarakat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM) membahas tentang upaya sinergitas menggerakkan UKM daerah di tengah pandemic covid-19 untuk menghindari resesi ekonomi. Mendagri mengatakan akan mendukung sepenuhnya hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah, bertempat di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Rabu (12/08/2020).
“Nah kehadiran kami disini tidak lain adalah ingin membantu, kami memang secara proaktif dari Kemendagri ada instrumen-instrumen melihat bahwa kegiatan atau program-program dari Kementerian/ Lembaga (K/L) ini memerlukan sangat banyak bersentuhan dengan daerah. Mungkin ada kalau sepanjang lancar kita juga berterima kasih dan tentu akan mendukung,” tuturnya.
Selain itu, untuk mendukung penuh arahan Presiden Joko Widodo dalam mempercepat realisasi anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tidak minus selama dua kuartal berturut-turut atau dengan kata lain resesi ekonomi. “Kita tahu bahwa dalam kuartal kedua kita mengalami minus, kuartal kedua : April, Mei dan Juni. Juli kemarin kita juga mengalami minus, sehingga kalau seandainya Agustus dan September itu juga terkontraksi minus artinya Oktober awal kita bisa dikenakan status resesi, resesi ekonomi,” ungkapnya.
Menurutnya dengan adanya status resesi ekonomi di sebuah Negara, maka impilkasinya akan meluas bukan hanya di bidang ekonomi saja, namun secara sosial, PHK dan berbagai sentimen lainnya. Maka dari itu, Presiden Joko Widodo sangat mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat salah satu upayanya dengan menggenjot realisasi anggaran untuk dimaksimalkan, baik di tingkat pusat K/L maupun di tingkat daerah.
“Ini implikasinya akan meluas bukan hanya implikasi di bidang ekonomi saja, tetapi juga di bidang sosial, PHK, dan yang paling utama sekali adalah sentimen: sentimen ekonomi dan sentimen politik. Sentimen ekonomi akan membuat pelaku usaha menjadi lebih tidak confident kepada Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Sentimen politiknya ini bisa menjadi amunisi bagi dinamika politik, baik dalam negeri maupun luar negeri,” terangnya.
Oleh sebab itu, Kemendagri akan melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pembina dan pengawas kepala daerah untuk secara maksimal mendukung program-progam K/L di daerah. Salah satunya, Mendagri telah melaksanakan Video Confrence 2 hari yang lalu untuk mengontrol realisasi anggaran belanja nasional di 548 daerah dengan persentase 47,34%.
“Kita bacakan semua dan memberikan apresiasi, sebaliknya untuk tingkat provinsi kabupaten/kota yang dibawah nasional 47% dan yang masih diatas 25% kita sebut kuning. Kalau yang tadi hijau ini kuning, kuning kita minta mereka untuk mempercepat realisasi anggaran, tetapi banyak juga ada beberapa daerah yang di bawah 25%, nah ini kami anggap merah, salah satunya gunung kidul itu 6% sehingga kami menurunkan tim nantinya ke daerah-daerah yang di bawah 25% ini. Kami bentuk tim bergerak, ada apa sebetulnya, hambatan mereka apa sehingga tidak tercairkan anggaran belanjanya,” jelasnya.
Tak kalah penting, menurut Mendagri selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Ia juga mendukung program-program Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Sekaligus memperkuat produksi stimulus ekonomi supaya sektor ekonomi terutama produksi, distribusi dan demand menjadi lebih stabil.
“Saya kira Bapak Presiden sudah banyak sekali skemanya beliau, Bansos sampai kalau yang tidak punya ya kasih saja akhirnya kepada karyawan yang gajinya di bawah 5 juta diberikan bantuan 600 ribu. Sebenarnya untuk memperkuat daya beli, ASN diberikan gaji ke-13 tujuannya untuk memperkuat daya beli ASN, sehingga diharapkan dengan daya beli yang ada kemudian paralel dengan itu sektor produksi UMKM, mikro, ultramikro bergerak ditambah dengan insentif tertentu untuk ekonomi perusahaan dapat bergerak secara positif,” pungkasnya. (rls/bm)
