MEDAN,KLIKPAPUA.com– Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah. Penguatan tersebut diyakini akan mendukung optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mencegah terjadinya korupsi.
“Penguatan APIP dan APH itu penting, memang sulitnya terkadang kalau tegas malah kemungkinan diganti pimpinan, tidak tegas tata kelola pemerintah jadi tidak bagus, tetapi seperti itulah tugas APIP dan APH. Karena kita berbuat yang benar, yakinlah Tuhan akan melindungi kita,” ujar Tomsi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2023 di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, Senin (9/10/2023).
Pada rapat yang mengusung tema “Arah Kebijakan Pengawasan Daerah Tahun 2024” tersebut, Tomsi juga membeberkan beberapa sasaran arah kebijakan tahun 2024. Hal tersebut meliputi inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, APBD, desain wilayah, stabilitas politik menuju Pemilu Tahun 2024, dan jaminan kebebasan beragama.
Dia mengatakan, saat ini yang paling menjadi prioritas adalah optimalisasi fiskal pusat dan daerah. Dua hal itu memiliki indikator utama keberhasilan yakni pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Tomsi mendorong agar setiap anggaran yang dibelanjakan dari APBN dan APBD harus produktif.
Upaya tersebut, tambah Tomsi, membutuhkan peran penting dari para pengawas untuk mengawal APBN dan APBD agar berjalan optimal. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada prosedur semata, tetapi wajib berorientasi pada hasil yang konkret.
“Perlu penekanan kembali atas atensi Bapak Presiden RI pada Rakornas Daerah dan Forkopimda, kita harus tetap berhati-hati tahun depan karena masih tahun ujian bagi ekonomi Indonesia dan global,” tandas Tomsi.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri berbagai pihak di antaranya Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Tornanda Syaifullah, Pj. Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pj. Gubernur Bangka Belitung Suganda, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Forkopimda Sumut. Hadir pula Pj. Gubernur Bupati/Wali Kota se-Indonesia, Inspektorat Pemprov, Pemkab/Pemkot se-Indonesia, dan OPD terkait. (rls/red)
|
|
