MANOKWARI,KLIKPAPUA.com — Rapat Koordinasi Teknis Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua Barat berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Badan Kesbangpol Papua Barat, Senin (7/9/2026).
Rapat ini dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat, Rheinhard C. Maniagasi, dengan dihadiri Kepala BPS Papua Barat, Merry, serta seluruh anggota Tim Pokja IDI Papua Barat.
Dalam arahannya, Kepala Kesbangpol Papua Barat Rheinhard C. Maniagasi menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dan demokrasi yang sehat tercermin dari bagaimana masyarakat memperoleh hak-haknya, bagaimana lembaga pemerintah menjalankan fungsinya, serta bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam kebijakan publik.
“Pemerintah wajib memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran yang dapat menggambarkan kondisi dan perkembangan demokrasi secara lebih objektif. Di sinilah peran IDI menjadi sangat penting,” ujarnya.
Rheinhard menjelaskan bahwa IDI merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat perkembangan dan kinerja demokrasi di Indonesia.
Bahkan, berdasarkan UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN 2045, IDI telah ditetapkan sebagai salah satu indikator utama pembangunan nasional. Selain itu, sesuai Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025, IDI juga menjadi indikator utama kinerja Gubernur di seluruh Indonesia.
“IDI tidak semestinya dipandang hanya sebagai angka atau hasil pengukuran tahunan. IDI harus menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan memperbaiki demokrasi di daerah,” tegasnya.
Provinsi Papua Barat memiliki perjalanan panjang dalam pemantauan demokrasi, di mana FGD IDI telah dilakukan sejak tahun 2009. Hasil-hasil tersebut menjadi gambaran dinamika demokrasi daerah dari waktu ke waktu. Namun, capaian IDI bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah saja — IDI memiliki keterkaitan dengan tugas dan kewenangan berbagai lembaga daerah, lembaga negara, penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, hingga elemen masyarakat luas.
“Karena itu, keberadaan Tim Pokja IDI menjadi sangat penting. Tim Pokja tidak hanya diperlukan saat proses pengumpulan data, tetapi diharapkan menjadi wadah koordinasi, kolaborasi, serta aktif mengawal kondisi demokrasi di Papua Barat,” ujar Rheinhard.
Rakor ini diharapkan menjadi momentum untuk melihat kembali capaian indikator IDI, mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi, serta menyiapkan langkah-langkah konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing anggota.
Rheinhard mengingatkan untuk mengubah pola pikir bahwa proses tidak selesai saat angka IDI diumumkan. “Justru setelah diketahui, pekerjaan kita baru dimulai. Indikator yang masih rendah harus menjadi perhatian bersama. Yang sudah baik tentu dipertahankan, sementara yang masih memiliki ruang untuk ditingkatkan perlu didorong melalui program dan kebijakan yang lebih tepat,” jelasnya.
Rheinhard juga menekankan pentingnya peningkatan pada aspek kebebasan sipil dan partisipasi masyarakat yang masih menjadi tantangan.
“Kita perlu menciptakan ruang demokrasi yang aman dan kondusif. Semakin banyak ruang yang diberikan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses kebijakan pembangunan, semakin tinggi pula kualitas demokrasi kita,” pungkasnya.
Sementara Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Merry, memaparkan secara rinci alur penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) serta landasan rujukan yang digunakan dalam verifikasi data IDI, pada rakor tersebut.
Merry menjelaskan bahwa penyusunan IDI dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui tahapan berikut, yakni:
-
Pengumpulan Data Sekunder.
Tahap awal berupa pengumpulan dokumen-dokumen resmi dan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk hasil penelitian, laporan instansi, serta data yang diperoleh melalui web scraping (pengambilan data dari situs web secara terprogram).
-
Data Entry (Pemasukan Data).
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem/aplikasi khusus IDI agar terdata secara terpusat dan terstruktur untuk diolah.
-
Verifikasi Pertama.
Data yang sudah masuk sistem kemudian diverifikasi oleh tim verifikator untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan indikator IDI.
-
Focus Group Discussion (FGD).
Tahap diskusi kelompok terarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan — pemerintah, perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat — untuk membahas dan memperdalam data serta kondisi nyata di lapangan.
5.Verifikasi Kedua.
Hasil FGD kembali diverifikasi untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian antara data, hasil diskusi, dan fakta di lapangan.
6.Penghitungan Skor.
Data yang telah lolos verifikasi kemudian dihitung menggunakan rumus dan metode yang baku untuk menghasilkan skor per indikator, per aspek, hingga skor IDI secara keseluruhan.
7.Rilis dan Publikasi.
Hasil akhir berupa skor IDI diumumkan secara resmi dan dipublikasikan kepada masyarakat luas.(red)
