KAIMANA,KLIKPAPUA.com- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Persyaratan Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar, Kamis (3/9/2026).
Bimtek tersebut dibuka oleh Kepala DKP Papua Barat Origenes Ijie, dan diikuti Kepala DKP Kaimana Herliena Ubery, narasumber dari SDKP Kaimana Heru Setiawan, serta para pelaku usaha perikanan.
Kegiatan itu bertujuan memberikan pemahaman dan pendampingan kepada para pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar di wilayah Papua Barat.
Origenes mengatakan, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu potensi terbesar yang dimiliki Papua Barat sehingga perlu didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan usaha.
Menurutnya, pelaku usaha tidak hanya dituntut mampu menghasilkan produk perikanan berkualitas, tetapi juga harus memahami berbagai persyaratan yang berkaitan dengan perizinan, standar mutu, hingga pemasaran produk.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha agar mampu mengelola usahanya secara profesional. Produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik dan memenuhi standar yang berlaku,” ujar Origenes.
Ia menjelaskan, kelengkapan dokumen dan persyaratan usaha bukan semata-mata kewajiban administratif, melainkan menjadi indikator kesiapan dan kompetensi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Karena itu, kata dia, pemerintah terus mendorong pelaku usaha untuk melengkapi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam proses perizinan, termasuk yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan mutu produk.
Dalam bimtek tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) atau cara produksi pangan yang baik.
Penerapan standar itu dinilai penting untuk menjaga kualitas produk perikanan sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Origenes juga menyoroti pentingnya pemasaran hasil perikanan yang memberikan nilai tambah bagi daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya hasil tangkapan ikan dari Papua Barat yang dipasarkan melalui daerah lain, sehingga identitas asal produknya tidak tercatat sebagai hasil perikanan Papua Barat.
“Kita ingin hasil perikanan dari Papua Barat memiliki identitas yang jelas sehingga manfaat ekonominya juga dapat dirasakan oleh daerah dan masyarakat setempat,” katanya.
Ia menambahkan, potensi kelautan Papua Barat yang melimpah harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta mampu meningkatkan kapasitas usaha, memahami standar mutu produk, memperkuat pemasaran, serta mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan,” tandasnya.
Pada akhir kegiatan, seluruh peserta menerima sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas keikutsertaan mereka dalam program peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. (lau)
