MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menyiapkan pembangunan Rumah Gizi sebagai pusat penanganan stunting terpadu yang diproyeksikan mulai beroperasi pada 2027. Langkah ini diambil guna mempercepat penurunan prevalensi stunting di daerah tersebut.
Meskipun angka stunting di Manokwari saat ini masih berada di bawah target nasional sebesar 14,2 persen, intervensi intensif terus dilakukan oleh pemerintah daerah.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Tadare, mengungkapkan bahwa pada 2025 prevalensi stunting di Manokwari tercatat sebesar 10,2 persen.
Sementara itu, pada pertengahan 2026 data sementara menunjukkan angka 11,7 persen dan masih berfluktuasi seiring intervensi yang berjalan.
“Target nasional itu 14,2 persen. Tahun 2025 kita berada di angka 10,2 persen, sedangkan tahun ini data sementara sekitar 11,7 persen. Angka ini masih terus bergerak karena intervensi di lapangan masih berlangsung,” ujar Alexander, Senin (20/7/2026).
Alexander menjelaskan, kenaikan pada data sementara tahun ini tidak sepenuhnya berarti jumlah anak stunting bertambah signifikan.
Sebagian kasus yang terdata sejatinya merupakan anak dengan kondisi gizi kurang, namun secara otomatis terinput ke kategori stunting oleh sistem aplikasi nasional.
Ia mencontohkan temuan kasus di wilayah Distrik Nuni. Secara teknis medis di lapangan, anak-anak tersebut masuk kategori gizi kurang.
Namun, ketika data diunggah ke aplikasi pusat, sistem secara otomatis mengelompokkannya sebagai stunting.
“Kondisi ini cukup memengaruhi angka prevalensi yang muncul di sistem. Meski begitu, baik anak stunting maupun gizi kurang, semuanya tetap mendapatkan penanganan gizi yang sama tanpa membeda-bedakan wilayah,” tegasnya.
Guna memaksimalkan penanganan, Pemkab Manokwari menjadikan pembangunan Rumah Gizi sebagai salah satu program prioritas.
Tempat ini nantinya akan menjadi pusat rujukan dan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkelanjutan.
Di Rumah Gizi, anak-anak yang terindikasi stunting maupun gizi kurang akan mendapatkan pendampingan gizi intensif hingga berat badan dan kondisi tubuhnya kembali normal.
“Rencana pembangunan Rumah Gizi sudah final. Tahun depan penanganan stunting kita pusatkan di satu tempat agar intervensinya maksimal sampai kondisi gizi anak benar-benar membaik,” tambah Alexander.
Ia menambahkan, penanganan masalah gizi tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan semata, melainkan butuh kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dengan hadirnya Rumah Gizi, koordinasi lintas sektor diharapkan makin padu, mulai dari tahap pemeriksaan kesehatan, pemenuhan nutrisi harian, hingga edukasi dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan. (mel)
