JAKARTA,KLIKPAPUA.COM – Bupati Teluk Bintuni, Ir.Petrus Kasihiw.MT kembali berdiskusi dengan Tangguh Independen Advisory Panel(TIAP) di The Dharmawangsa, Senin (20/1/2020).
Hadir dalam diskusi tersebut, Senator Tom Daschle-TIAP Chairman, Agustinus Rumansara TIAP Co-chairman. Gary Klein TIAP Secreatary dan Spencer Wolf TIAP Council serta BP Team.
Bupati dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada TIAP yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Bintuni dan hari ini bertemu langsung di Jakarta.
“Pertemuan ini bagi kami sangat penting. Dan selama ini hubungan Pemda, staf ,LO di Bintuni, maupun pejabat pejabat teras BP yang ada di Jakarta sagat baik.Kami selalu kerjasama terkait daerah berdampak langsung proyek BP,” kata bupati.
Namun menurutnya, perlu duduk bersama untuk membicarakan beberapa hal terkait kepentingan masyarakat. Bagi pemda tidak ada masalah, hanya masyarakat belum mengetahui apa yang sudah dilakukan BP di wilayah terdampak.
Namun, akhir-akhir ini sudah ada kemajuan dalam bentuk kerjasama, di mana BP sudah melakukan perubahan. Dulunya BP sendiri yang melaksanakan pekerjaan, tanpa melibat pemerintah daerah,namun saat ini sudah ada kolaborasi. Salah satu contoh beberapa hari lalu dilakukan peresmian dan penyerahan 21 unit rumah di Weriagar, Tomu dan Taroi.
Dikatakan, kendala utama pembangunan perumahan di Weriagar,Tomu dan Taroi sebenarnya adalah masalah kayu. Apalagi perijinan kayu di Indonesia agak rumit. “Kewenangan terkait hutan bukan tangungjawab kami lagi, sehingga teman-teman yang mendapatkan proyek perumahan tersebut agak kesulitan,” ungkapnya.
Namun Pemkab Bintuni selalu koordinasi dan kerjasama dengan BP, Gubernur dan Dinas Kehutanan agar semua proses berjalan baik. “Kami optimis pembangunan yang berikut ini lebih optimal karena kita belajar dari tahap pertama yang sering terhambat,” tuturnya.
Berikut lagi, masyarakat belum sepenuhnya menerima, karena masyarakat ingin desain rumah dirubah, namun ia mengatakan bahwa desain rumah boleh dirubah, tetapi nilai kontrak rumah tersebut harus tetap.
“Saya sangat konsen dengan pembangunan rumah tersebut, karena isu saat ini adalah terkait wilayah utara dan selatan. Menurut masyarakat wilayah utara, BP terlalu banyak memberikan perhatian kepada wilayah selatan, tetapi dengan keberhasilan pembangunan rumah ini nantinya akan menepis isu-isu yang ada,” katanya.
Selain diskusi terkait pembangunan 465 rumah hasil kesepakatan AMDAL pengembangan lapangan gas Tangguh LNG, juga dibicarakan berbagai permasalahan seperti, pendidikan, kesehatan, air bersih, P2TIM (tenaga kerja), Perdasus DBH Migas, listrik dan lain sebagainya.
NHS adalah bagian dari penghargaan BP Tangguh terhadap masyarakat asli di Distrik Weriagar, Tomu dan Taroi, dengan Pemda Teluk Bintuni sebagai pemimpin dan pelaksana proyek.(rls/bm)
Humas dan Protokoler
