MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendorong penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi Provinsi Papua Barat. Hal itu disampaikannya usai menggelar pertemuan bersama para kepala sekolah SD hingga SMA/SMK se-Manokwari, Senin (23/2/2026), di Aula STIH Manokwari.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala sekolah menyampaikan berbagai persoalan pendidikan, terutama terkait terbatasnya kuota PIP yang dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan siswa dari keluarga prasejahtera.
“PIP ini program yang sangat baik, tetapi kuotanya masih sangat sedikit dan belum bisa meng-cover kebutuhan di Papua Barat. Saya akan meminta kepada Menteri agar Papua Barat diberikan kuota lebih banyak,” ujar Filep.
Menurutnya, PIP merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu anak-anak kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan. Karena itu, peningkatan kuota dinilai penting untuk menekan angka putus sekolah.
Selain persoalan PIP, Filep juga menyoroti kendala pendataan yang dinilai menjadi hambatan utama dalam distribusi bantuan. Ia menilai data penerima yang belum terintegrasi dengan baik menyebabkan masih adanya siswa yang layak namun belum terakomodasi.
“Problem utama kita adalah data. Data belum terintegrasi dan belum terinformasikan dengan baik. Karena itu, sekolah harus menyiapkan data siswa yang benar-benar membutuhkan agar bisa kita perjuangkan di pusat,” katanya.
Ia menegaskan siap mengawal aspirasi tersebut di tingkat kementerian agar kuota PIP untuk Papua Barat dapat ditingkatkan pada periode berikutnya.
Dalam pertemuan itu, isu lain yang turut dibahas yakni sertifikasi guru dan keberadaan guru honorer.
Senator Filep menyatakan akan meminta kementerian terkait agar proses sertifikasi tidak membebani guru, khususnya dalam hal administrasi.
Terkait guru honorer, ia menilai keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan sekolah. Menurutnya, jika kebijakan pendidikan gratis tidak diimbangi dukungan operasional yang memadai, maka keberlangsungan tenaga honorer bisa terdampak.
“Kalau guru honorer dihentikan, sekolah akan kekurangan tenaga pengajar dan proses belajar mengajar tidak maksimal. Pemerintah perlu memberikan dukungan operasional tambahan, karena selama ini sekolah banyak bergantung pada dana BOS,” ujarnya.
Filep juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengevaluasi pelaksanaan pendidikan.
Ia berharap berbagai masukan dari kepala sekolah tersebut dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan pendidikan, khususnya dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi anak-anak di Papua Barat. (dra)
