MANOKWARI,KLIKPAPUA.COM— Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat di Manokwari resmi beroperasi Selasa (7/1/2020). Setelah dilakukan penandangan prasasti oleh Kajati Papua Barat, Yusuf, SH,MH dan pembukaan selubung papan nama oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan yang didampingi Ketua DPR Papua Barat Origenes Wonggor,Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dan Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan.
Meskipun saat ini masih kantor sementara, yang menggunakan aset Pemerintah Kabupaten Manokwari di Jalan Pahlawan.
Dalam sambutannya, Bupati Demas menyampaikan terima kasih atas hadirnya Kejaksaan Tinggi Papua Barat. “Kami ucapkan selamat datang kepada kepala kejaksaan Tinggi Papua Barat,ibu bersama keluarga,” tuturnya.
Meski yang diusulkan untuk menduduki Kejati Papua Barat ke Kejagung adalah Orang Asli Papua (OAP), tapi karena belum ada yang memenuhi syarat, maka hal itu bisa dipahami. “Tapi kami berharap kedepan bisa diduduki oleh Orang Asli Papua,” harapnya.
Kajati Papua Barat, Yusuf,SH,MH dalam sambutannya mengatakan patut diapresiasi,bahwa tahun 2020 menjadi tahun yang berharga,karena disetujui berdirinya Kejaksaan Tinggi Papua Barat oleh Presiden.
Dalam kesempatan ini, Yusuf mengenalkan Wakajati Tinggi Papua Barat, para asisten, KTU dan para Koordinator Kejaksaan Tinggi Papua Barat, yang baru saja dilantik, pagi tadi. “Saya tidak tau kenapa yang dilantik yang bagus-bagus semua. Ini untuk mempercepat mempersiapkan putra-putra Papua,untuk mengisi jabatan di Kejati Papua Barat kedepan,” jelasnya.
Kajati Papua Barat terharu, karena begitu tingginya animo para pemangku kepentingan di Papua Barat untuk menghadirkan Kejati Papua Barat.
Gubernur Papua Barat,Dominggus Mandacan mengaku bangga atas apa yang diusahakan dan dijawab. “Kami sudah lama merindukan ini. Kami sudah sejak lama membangun komunikasi dengan Kejati Papua. Pada intinya kami berusaha, supaya unsur forkopimda kita juga bisa lengkap.
Karena Tanah Papua ini cukup luas. Total Papua,Papua Barat ada 42 kabupaten/kota. Dalam sosialisasi hukum dan penegakan hukum di sini cukup luas. Sehingga kita butuh hadirnya Kejati Papua Barat,” kata gubernur.
Kedepan gubernur berharap Kajati Papua Barat dapat dipimpin oleh putra Papua. Gubernur mengaku telah menyurat ke Kejagung terkait hal itu. Dan bagi mereka yang sudah mengabdi di kabupaten/kota di Papua Barat diharapkan dapat ditempatkan di Kejati Papua Barat. Termasuk kepada mereka yang besar, lahir dan sekolah di daerah ini, dapat diperhatikan.(bm)
