MANOKWARI – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari, Papua Barat, mencatat realisasi penerimaan pajak terhitung sejak 1 Januari hingga 15 Desember 2025 mencapai Rp650 miliar atau 82,5 persen dari target Rp788 miliar.
Kepala KPP Pratama Manokwari Mohamad Marulli di Manokwari, Selasa, mengatakan penerimaan negara dari sektor pajak terus mengalami peningkatan seiring dengan penyelesaian administrasi belanja pemerintah.
“Kontribusi belanja pemerintah terhadap penerimaan pajak sangat signifikan. Mulai November, penerimaan pajak mulai meningkat,” kata Marulli.
Dirinya optimis kinerja penerimaan pajak sampai akhir tahun 2025 dapat terealisasi 100 persen, karena sebagian belanja pemerintah masih dalam proses pencairan anggaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Adapun langkah strategis yang ditempuh untuk mengejar sisa dari target penerimaan pajak, antara lain melalui penandatangan komitmen dengan setiap satuan kerja di wilayah kerja KPP Pratama Manokwari.
“Masih tersisa kurang lebih Rp138 miliar dari target penerimaan pajak dan sekarang sudah ada Rp79 miliar dalam bentuk komitmen untuk dibayar,” jelas Marulli.
Selain itu, kata dia, KPP Pratama Manokwari juga membuka jam layanan operasional saat libur fakultatif, menyediakan tenaga piket untuk memperlancar administrasi, dan intens berkoordinasi dengan perbankan.
Hal ini bertujuan memudahkan proses pengajuan dan penyelesaian dokumen pencarian belanja pemerintah yang cenderung meningkat menjelang berakhirnya tahun anggaran berjalan.
“Kami tetap buka layanan walaupun ada libur fakultatif, supaya dapat mendorong optimalisasi penerimaan pajak tahun 2025,” kata Marulli.
Kepala KPP Pratama Manokwari Mohamad Marulli saat ditemui awak media di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Selasa (16/12/2025). ANTARA/Fransiskus Salu Weking
Menurut dia, target awal penerimaan pajak tahun 2025 untuk KPP Pratama Manokwari yang ditetapkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1,186 triliun, namun setelah semester I mengalami perubahan menjadi Rp788 miliar.
Perubahan target dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain efisiensi anggaran belanja pemerintah yang sangat memengaruhi kinerja penerimaan negara dari sektor pajak, khususnya wilayah kerja KPP Pratama Manokwari.
“70an persen postur penerimaan pajak KPP Manokwari disumbang oleh belanja pemerintah. Jadi, kalau ada efisiensi, dampaknya terasa sekali,” ucap Marulli.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah di Papua Barat mengoptimalkan potensi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sehingga dapat menopang penerimaan pajak periode mendatang.
Kontribusi penerimaan pajak berasal dari lima wilayah kerja yaitu Kabupaten Manokwari kurang lebih 78,98 persen, Teluk Bintuni 11,61 persen, Teluk Wondama 3,58 persen, dan Manokwari Selatan 2,20 persen.
“Kenapa Manokwari persentasenya besar, karena di Manokwari ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan sejumlah kementerian/lembaga,” kata Marulli.
Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manokwari berjumlah 153 ribu wajib pajak, meliputi 99.500 wajib pajak orang pribadi karyawan, 30.152 orang pribadi non-karyawan, 19.396 badan usaha, dan 3.800 instansi pemerintah.(ANTARA)
