BINTUNI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lapangan Kantor Bupati Teluk Bintuni, SP3, Distrik Manimeri, Senin (1/12/2025).
Upacara dipimpin Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy atau Anisto dan dihadiri Wakil Bupati Joko Lingara, Forkopimda, serta sejumlah tamu undangan.
Tahun ini, HUT ke-54 KORPRI mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju.”
Dalam amanatnya, Bupati Manibuy membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh.
Ia menyampaikan bahwa pengabdian KORPRI memiliki makna mendalam bagi negara, karena ASN senantiasa hadir memberikan pelayanan publik secara tulus dan menjaga keutuhan pemerintahan.
“Kesejahteraan anggota KORPRI harus menjadi perhatian utama. Pola karier dan pengembangan profesionalisme hendaknya terbebas dari campur tangan politik agar netralitas tetap terjaga,” ujar Zudan dalam sambutan yang dibacakan Bupati Anisto.
Ia menekankan pentingnya kemandirian dan netralitas KORPRI sebagai kekuatan organisasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Di era digital, ASN juga dituntut mampu beradaptasi dengan teknologi, bekerja lebih cepat, efisien, dan inovatif.
Zudan turut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat KORPRI melalui reformasi birokrasi, termasuk diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
“KORPRI memiliki peran penting dalam memastikan ASN bekerja sebagai perancang dan pelaksana kebijakan serta pelayan masyarakat. Anggota KORPRI juga menggerakkan implementasi APBN sebesar Rp3.600 triliun dan APBD Rp1.300 triliun agar efektif dan efisien,” katanya.
Ia mengajak 5,5 juta ASN anggota KORPRI untuk memperkuat persatuan, menjaga integritas dan netralitas, meningkatkan kompetensi, serta menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.
ASN juga diminta siaga bencana, mendukung peningkatan pendapatan negara dan daerah, serta mengawal reformasi birokrasi untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. (red)
