MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa sidang ke-3 yang digelar di Hotel Aston Niu Manokwari, Jumat (26/9/2025).
Rancangan tersebut dipaparkan langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dan dipimpin Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, didampingi Wakil Ketua I, Petrus Makbon.
Dalam dokumen rancangan, pendapatan daerah Papua Barat pada APBD Perubahan 2025 diproyeksikan sebesar Rp3,56 triliun, naik 2,75 persen dari APBD induk.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,7 triliun atau naik 3,61 persen dari sebelumnya. Rincian belanja daerah meliputi:
Belanja operasi sebesar Rp2,13 triliun, Belanja modal Rp456,69 miliar, Belanja tidak terduga Rp60 miliar dan Belanja transfer Rp1,04 triliun.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 sebesar Rp133,94 miliar, dengan pengeluaran nihil.
Gubernur Dominggus dalam pidatonya menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS disusun dengan mempertimbangkan empat hal utama, yakni dinamika ekonomi nasional, prioritas pembangunan strategis, efisiensi belanja, serta penyesuaian terhadap regulasi dan kebijakan baru dari pemerintah pusat.
“Kami berkomitmen mengelola anggaran secara tepat sasaran sehingga memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat,” ujar Dominggus.
Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, berharap pembahasan rancangan tersebut segera dilakukan bersama pemerintah provinsi.
“Kami ingin KUA-PPAS dan Raperda Perubahan APBD 2025 bisa dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” katanya.
Gubernur Dominggus menambahkan, pembahasan konstruktif antara DPR dan pemerintah sangat penting untuk menghasilkan rumusan terbaik dalam APBD Perubahan 2025. (dra)
