MANOKWARI,KLIKPAPUA.com– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat resmi meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Retribusi Daerah (Samaria) 2025.
Peluncuran ini dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pendapatan Daerah dan Rapat Kesamsatan pada Kamis (25-26/9/2025) di Manokwari.
Kepala Bapenda Papua Barat, M. Bachri Yasin, mengatakan Rakornis terbagi dalam dua sesi. Hari pertama membahas pendapatan daerah, sementara hari kedua fokus pada rapat kesamsatan.
“Pada hari kedua, kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing kepala Bapenda kabupaten/kota terkait upaya sinergitas yang sudah dilakukan, termasuk kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Rakornis menghadirkan sejumlah narasumber dari Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial, Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat, PT Jasa Raharja Papua Barat, serta Bapenda kabupaten/kota se-Papua Barat.
Peserta rapat terdiri dari jajaran Bapenda Papua Barat, Ditlantas Polda Papua Barat, PT Jasa Raharja Papua Barat, kepala Satlantas Polres, serta Kepala UPT Samsat se-Papua Barat.
Menurut Bachri, tahun ini Bapenda Papua Barat juga mendorong dua perangkat daerah baru untuk memungut retribusi, yakni Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
“Keduanya sudah mulai membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendataan dan pemungutan retribusi,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan perlunya transformasi sistem pengelolaan PAD dari manual menuju digital.
Ia menilai digitalisasi adalah kunci untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah kebocoran pendapatan.
“Dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025, hari ini saya melaunching Samaria untuk menggantikan sistem manual yang rentan kesalahan dan kurang transparan,” kata Dominggus.
Dominggus menjelaskan, digitalisasi sistem Samsat dan retribusi daerah akan memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor, mengurangi birokrasi berbelit, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan potensi PAD tidak hilang.
Ia berharap, hadirnya Samaria menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (dra)
