JAKARTA,KLIKPAPUA.com— Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menyampaikan sejumlah pesan penting dan harapan strategis kepada Menteri Agama RI dalam forum Temu Konsultasi bersama Tokoh-tokoh agama, DPD RI, DPR RI, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat yang digelar di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman serta peran krusial agama dalam membentuk pemahaman yang benar tentang hakikat kemanusiaan.
“Kita semua sebagai anak bangsa memiliki kewajiban moral dan hukum untuk saling menghormati, menghargai, dan menerima satu dengan yang lain, tanpa memandang latar belakang. Kita berasal dari sumber yang sama, maka tidak ada alasan untuk saling membedakan,” ujar Elisa Kambu.
Gubernur Elisa juga menegaskan bahwa pintu menuju pemahaman tentang kesetaraan dan kemanusiaan hanya bisa dicapai melalui agama dengan pemahaman yang benar dan menyeluruh. Ia juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap pembangunan dan penguatan lembaga keagamaan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Papua Barat Daya sudah seharusnya memiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama beserta struktur organisasinya. Lembaga pendidikan keagamaan juga harus menjadi perhatian, karena dari sanalah nilai-nilai kebangsaan dan toleransi dapat terus ditanamkan,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Elisa juga menyampaikan harapannya agar Menteri Agama dapat melakukan kunjungan langsung ke Papua Barat Daya untuk melihat perkembangan kehidupan beragama serta berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut.
“Dengan hadirnya Menteri Agama secara langsung di Papua Barat Daya, kita bisa duduk bersama mencari solusi atas berbagai persoalan. Ini bukan hanya untuk pembangunan agama, tapi juga pembangunan masyarakat secara menyeluruh,” harapnya.
Dalam forum tersebut, Elisa juga meminta penambahan kuota haji bagi Papua Barat Daya yang kini telah menjadi provinsi definitif.
Elisa mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari program jangka panjang, Bandara Sorong direncanakan menjadi embarkasi haji. Rencana ini telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak, mengingat Bandara Sorong telah ditetapkan sebagai Bandara Nasional per 8 Agustus 2025.
“Penetapan Bandara Sorong sebagai bandara embarkasi haji adalah langkah strategis untuk mendorong perputaran ekonomi di Papua Barat Daya. Ini tentu harus didukung bersama-sama agar semua wilayah di Indonesia bisa berdiri sama tinggi,” tutup Elisa.
Dengan pesan yang kuat tentang persatuan dan pembangunan berbasis nilai keagamaan, pernyataan Gubernur Elisa Kambu menegaskan komitmen Papua Barat Daya dalam memperkuat harmoni dan keadilan sosial di Tanah Papua.(rls/red)
