JAKARTA,KLIKPAPUA.com–Optimalisasi program Kemenag Papua Barat dan juga penguatan Program Pemerintah Daerah serta layanan di bidang keagamaan menjadi hal penting yang membawa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Luksen Jems Mayor bersama jajaran, Tokoh-tokoh Agama, Anggota DPD RI, Abdullah Manaray dan Hartono, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohamad Lakotani, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temongmere, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Ahmad Sutedjo, Anggota MRPB Pokja Agama, Abdul Samad Bauw, Ketua FKUB PB, Pdt. Sadrak Simbiak, Ketua PGGP PB, Daniel Sukan, Ketua MUI PB, Mulyadi Djaya, Ketua PWNU Papua Barat Daya, Rofiul Amri, Rektor IAIN Sorong, Suparto Iribaram, dan Ketua STAK Mesias Sorong, Habel S. J Rieuwpassa melakukan Temu Konsultasi dengan Menteri Agama Republik Indonesia, di Kantor Kementerian Agama RI, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Pertemuan tersebut digelar dalam rangka membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung penguatan kerukunan umat beragama dan pelayanan keagamaan yang inklusif di Tanah Papua, khususnya Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenag Papua Barat menyampaikan bahwa kondisi sosial-keagamaan di Papua Barat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, terutama dalam hal dukungan program-program strategis untuk tokoh agama, rumah ibadah, serta pendidikan keagamaan dan juga Percepatan Satker Kemenag di Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami datang bersama para tokoh agama lintas iman dan unsur legislatif serta pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung aspirasi serta kondisi nyata di lapangan. Harapan kami, Kementerian Agama dapat memperkuat program pelayanan umat di Papua Barat secara merata dan berkelanjutan,” ungkap Kakanwil Luksen Jems Mayor.
Sementara itu, Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar menyambut baik inisiatif pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa Papua, termasuk Papua Barat dan Papua Barat Daya merupakan daerah prioritas dalam pembangunan bidang keagamaan.
Menag juga mengapresiasi keterlibatan tokoh lintas agama yang terus berperan aktif menjaga harmoni di tengah masyarakat.
Kata Menag, Kementerian Agama terus berkomitmen memperkuat kehadiran negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya melalui layanan keagamaan yang adil dan setara bagi semua golongan.
“Saya apresiasi semangat kebersamaan dari seluruh elemen yang hadir hari ini dan akan berupaya menindaklanjuti semua masukan dan pokok pikiran yang telah disampaikan,” kata Menag RI.(rls/red)
