MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Papua Barat, Dr. Origenes Ijie, membantah keras isu pencabutan laporan polisi (LP) terhadap oknum pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diduga menyebarkan selebaran ajakan aksi honorer dengan tuduhan yang menyudutkan dirinya secara pribadi.
Ia menegaskan, laporan polisi tersebut tetap berjalan karena menyangkut penyerangan terhadap dirinya secara pribadi, bukan dalam kapasitas jabatan sebagai kepala biro.
“Menurut Prof. Mahfud MD, pengaduan ke polisi bisa dibatalkan, tapi laporan polisi tidak bisa dicabut. Bukti yang kami miliki lengkap. Ini bukan soal jabatan saya, tapi ada unsur ancaman dan penyerangan terhadap pribadi saya,” ujar Origenes Ijie di Manokwari, Senin (19/5/2025).
Origenes menyayangkan beredarnya selebaran berisi ajakan aksi honorer yang menyebut dirinya sebagai penghambat proses pemberkasan 1.002 tenaga honorer Papua Barat formasi 2021. Dalam selebaran itu disebutkan bahwa dirinya menginisiasi dokumen tambahan sebanyak 300 nama honorer.
“Selebaran itu sangat tendensius dan fitnah. Disebutkan saya mengusulkan 300 nama di luar 1.002, padahal faktanya hanya 200 orang, dan itu berdasarkan disposisi langsung dari Penjabat Gubernur dan Gubernur sebelumnya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, 200 tenaga pramubakti yang mendapat rekomendasi dari Biro Umum terdiri dari staf cleaning service, sopir, dan petugas keamanan yang telah bekerja bertahun-tahun.
Rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan dua disposisi resmi dari Penjabat Gubernur Ali Baham Temongmere dan Gubernur sebelumnya, Drs. Dominggus Mandacan.
Origenes juga membeberkan bahwa dokumen pemberkasan honorer dari Biro Umum diserahkan pada hari terakhir pengumpulan berkas.
Namun, satu jam setelah penyerahan, dokumen tersebut difoto dan disebarluaskan oleh oknum pegawai BKD, hingga memicu polemik.
“Bahkan setelah kami telusuri, dari seluruh data honorer yang masuk ke proses verifikasi, ada 81 nama yang terindikasi bermasalah. Ini sangat berisiko jika terus dilanjutkan tanpa evaluasi,” ungkapnya.
Ia berharap, proses hukum yang tengah berjalan dapat mengungkap fakta dan menjaga integritas proses pengangkatan honorer di Papua Barat.
“Saya akan terus perjuangkan nama baik dan martabat saya. Ini bukan hanya soal jabatan, tapi soal kebenaran,” pungkasnya. (dra)
