MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025, Rabu (14/5/2025), di Hotel Aston Niu Manokwari.
Kegiatan ini dihadiri para bupati se-Papua Barat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus menyampaikan bahwa Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Ia menekankan pentingnya penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) guna mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten harus bersinergi dalam penyusunan RKPD agar target pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal,” ujar Dominggus.
Adapun tujuh prioritas pembangunan daerah Papua Barat tahun 2026 yang ditetapkan dalam Musrenbang ini meliputi:
- Peningkatan akses dan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.
- Penguatan ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berbasis potensi lokal.
- Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan melalui pembangunan pertanian dan perikanan berkelanjutan.
- Penguatan ketahanan sosial budaya serta stabilitas dan keamanan daerah.
- Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berbasis digital.
- Optimalisasi pemanfaatan dana Otsus untuk pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan pemerataan pembangunan.
- Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah untuk pemerataan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi.
Gubernur juga meminta para bupati untuk terus mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah di wilayah masing-masing agar proses sinergi perencanaan antara provinsi dan kabupaten dapat berjalan maksimal.
Musrenbang ini menjadi bagian dari proses perencanaan tahunan yang bertujuan merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. (dra)
