MANOKWARI,KLIKPAPUA.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari akan melakukan rasionalisasi tenaga honorer di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI yang bertujuan untuk menyeimbangkan keuangan negara.
Namun, dampaknya berimbas pada daerah, termasuk Manokwari, yang mengalami pemotongan anggaran cukup besar.
“Saat ini ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mengurangi alokasi dana ke daerah,” kata Bupati Hermus saat memimpin apel gabungan di lapangan apel kantor Bupati Manokwari, Senin (10/3/2025)
Di Manokwari, kata Bupati, pemotongan mencapai lebih dari Rp60 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Pemotongan anggaran ini berimbas pada berbagai sektor, termasuk belanja pegawai. Oleh karena itu, Pemkab Manokwari akan mengurangi jumlah tenaga non-ASN guna menyesuaikan anggaran yang tersedia.
“Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, kita harus melaksanakan efisiensi ini tanpa tawar-menawar. Salah satu dampaknya adalah rasionalisasi tenaga honorer di setiap OPD agar keuangan daerah tetap stabil,” tegas Hermus.
Ia juga menyoroti potensi permasalahan jika tenaga honorer tidak segera ditata ulang, terutama terkait pembayaran gaji mereka.
“Kita harus memastikan hak-hak honorer yang masih ada bisa dibayarkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Selain pengurangan tenaga honorer, Pemkab Manokwari juga akan melakukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap bisa mengakomodasi program pembangunan yang telah direncanakan.
“Saya meminta Bappeda untuk menyesuaikan APBD dengan baik agar revisi yang dilakukan tetap berkualitas dan dapat mengakselerasi pembangunan Manokwari,” pungkasnya. (mel)
