MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Sebanyak 98 peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan dan Praktik Kerja.
Dari total peserta tersebut, 92 orang mengikuti SKB Kesamaptaan, sementara 6 orang lainnya menjalani SKB Praktik Kerja.
Tahap SKB Kesamaptaan diselenggarakan pada 3 dan 4 Desember 2024 di halaman Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat. Peserta yang mengikuti tes ini adalah pelamar dengan jenjang pendidikan SLTA untuk formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian.
Dalam SKB Kesamaptaan, para peserta menjalani serangkaian ujian fisik meliputi lari, push-up, sit-up, pull-up/chin-up, dan shuttle run. Pelaksanaan SKB Kesamaptaan ini melibatkan Jajaran Polda Papua Barat serta Panitia Pusat dan Daerah Seleksi CPNS Kemenkumham 2024.
Sementara itu, SKB Praktik Kerja juga dilaksanakan pada 3 Desember 2024 di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT). Tes diikuti peserta non-SLTA formasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Pertama, Kurator Keperdataan Ahli Pertama, Dokter Umum Ahli Pertama, dan Perawat Terampil.
Kepala Divisi Administrasi, Edward James Sinaga, yang turut memantau pelaksanaan SKB menegaskan bahwa seleksi ini berlangsung dengan transparan dan objektif.
“Setiap hasil yang diperoleh merupakan cerminan kemampuan murni dari para peserta,” ujarnya pada Selasa (3/12/2024).
Ia juga mengingatkan bahwa tahapan SKB ini sangat penting karena setiap tes yang diikuti memiliki bobot nilai tersendiri.
“Setiap tahapan seleksi memiliki nilai yang signifikan dalam menentukan kelulusan akhir. Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dan mengikuti proses dengan sungguh-sungguh,” pesan Edward James Sinaga.
Pelaksanaan SKB CPNS Kemenkumham di Kanwil Kemenkumham Papua Barat juga diawasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat untuk memastikan netralitas proses seleksi.
Tahapan ini diharapkan dapat menghasilkan CPNS yang kompeten dan berintegritas untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Papua Barat.(rls/red)
