MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mempertanyakan sejauh mana pembahasan Menkopolhukam dan Mendagri terkait aspirasi yang disampaikan 6 Ketua MRP se Tanah Papua kepada Presiden Joko Wododo di Istana Negara pada 12 Juni lalu.
Sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua (OAP), MRPB meminta Presiden memperhatikan hak-hak OAP, termasuk dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang, MRPB menginginkan Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati adalah OAP.
“Jadi tidak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur saja, tapi kami meminta Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati adalah orang asli Papua,” kata Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, Jumat (28/6/2024) di kantor MRPB.
Judson berharap segera ada keputusan dari Presiden melalui Menkopolhukam dan Mendagri terkait usulan tersebut.
Dijelaskan Judson bahwa, ketika bertemu Presiden, Presiden meminta Menkopulhukam dan Mendagri untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. “Kami sedang menunggu tindaklanjut itu. Sehingga dapat memberikan kepastian kepada rakyat Papua tentang hak politik OAP,” katanya.
Lanjut Jodson mengatakan hal ini masih menjadi catatan khusus bagi rakyat Papua yang terus diperjuangkan oleh MRPB. “MRPB berharap dapat segera mendapat jawaban. Jika tidak kami akan pertanyakan langsung kepada Menkopulhukam dan Mendagri,” tegasnya. (red)
