MANOKWARI,KLIKPAPUA.com—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menggelar rapat paripurna masa sidang ke III tahun 2023 dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang APBD tahun anggaran 2024, Rabu (29/11/2023).
Pandangan umum fraksi-fraksi gabungan DPR Papua Barat mencakup Nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) rencana anggaran tahun 2024.
Melalui juru bicara gabungan fraksi, Saul Rante Lembang menyampaikan sejumlah masukan, dimana dalam penyusunan program harus memperhatikan strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan pembangunan daerah.
Hal itu sejalan, peraturan daerah yang di dasarkan pada peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025.
Dikatakan Saul, Gabungan Fraksi- Fraksi DPR Papua Barat memahami gambaran tentang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 lebih kecil di anding dengan tahun – tahun sebelumya. Dimana Pendapatan: Rp 3.828.192.840.048 dan Belanja 4.586.649.130.308.
Dengan nilai tersebut DPRD sangat merespon baik tentang semua program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain – lain yang sudah dimasukkan kedalam KUA/PPAS dan RAPBD nantinya.
Karena itu, Gabungan Fraksi – fraksi DPR Papua Barat memberikan beberapa masukan atau catatan yang perlu dijawab dan dievaluasi oleh Pj Gubernur Papua Barat beserta seluruh OPD Pemerintah Daerah Papua Barat.
Pertama, program kegiatan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Olahraga Papua Barat, meliputi;
Pengiriman mahasiswa Asli Papua untuk kuliah keluar negeri dan juga ke beberapa PTN/PTS dalam negeri perlu ditingkatkan dan dalam rekrutmennya harus transparan dan perlu dibentuk panitia khusus seleksi dari kalangan akademisi.
Untuk 14 program pembangunan fisik di Dinas Pendidikan Papua Barat Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Papua Barat berhubung terkendala pembebasan lahan serta hal teknis di lapangan yang anggarannya sebesar Rp 53.215.340.000. Maka DPR PB minta Gubernur Papua Barat untuk dapat dilanjutkan kembali anggarannya di tahun 2024.
Agar bonus atlit segera diselesaikan dan dipandang sangat perlu untuk menambahkan anggaran untuk dinas pemuda dan olah raga dalam rangka menyiapkan atlet Papua Barat untuk menuju penyelenggaraan pekan olah raga nasional di Aceh.
Kedua, program anggaran pada Dinas Kesehatan Papua Barat, yakni mempercepat pembangunan fisik rumah sakit rujukan serta pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan (Alat Cuci Darah) di RSUD Provinsi Papua Barat untuk merawat pasien rujukan dari kab/kota se Provinsi Papua Barat.
Ketiga, Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Papua Barat meliputi;
Perlu adanya pelaksanaan pembagunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan air bersih yang proporsional ke kab/kota se Provinsi Papua Barat.
Proses Perencanaan dan Pembangunan Kantor DPR PB dan MRP PB agar segera dilaksanakan Tahun Anggaran 2024.
DPR PB meminta Pemerintah Papua Barat untuk dapat menyelesaikan tapal batas wilayah baik dari segi pemerintahan maupun dari segi adat sehingga di beberapa daerah tidak terjadi konflik karena disebabkan hal tersebut di atas.
Alokasi dana dan pekerjaan untuk pengusaha asli Papua agar dialokasikan yang lebih besar di APBD tahun 2024
Keempat, program pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Penanggulangan Bencana Alam Papua Barat meliputi;
Pemerintah harus menjaga Asset Bangunan Kantor Gubernur dan Para OPD di Kompleks Perkantoran Arfai dari bahaya kebakaran dan pencurian dengan membangun segera Pangkalan Damkar dan pengadaan kelengkapannya di lokasi tersebut dan juga membangun Pos Penjagaan Satpol PP dibeberapa titik lokasi sesuai kebutuhan.
Masih teringat diingatan kita akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Bomberai Kabupaten Fakfak sehingga menyebabkan lahan seluas 5 Ha hangus terbakar. Kejadian kebakaran di Bomberai sudah sering terjadi setiap tahun sehingga Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Papua Barat menyarankan agar perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten agar menyiapkan sarana prasarana penanganan kebakaran dan mengalokasikan anggaran yang signifikan pada OPD terkait sehingga apa bila terjadi bencana kebakaran dapat di tangani sejak dini dan tidak menimbulkan kerugian.
Kelima, program di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat yakni Perlu penambahan anggaran di Dinas Transmigrasi 2024 guna menunjang program yang berhubungan secara langsung untuk menunjang pendapatan daerah dari OPD tersebut.
Keenam, program anggaran di Biro Kesra dan Biro HUKUM Setda Papua Barat meliputi:
Gabungan fraksi – fraksi mendukung program perjalanan Umroh ke Tanah Suci bagi umat Islam dan wisata rohani ke Israel, Mesir bagi Umat Nasrani tetapi pemerintah lebih selektif dalam menentukan kriteria siapa yang akan mengikuti kegiatan spritual keagamaan tersebut dari semua kabupaten se Papua Barat.
Terkait dengan pengusaha asli Papua diharapkan gubernur memberikan dukungan anggaran kepada biro pengadaan barang dan jasa agar dapat merampungkan aplikasi pengusaha asli Papua dan peraturan gubernur terkait pengusaha asli Papua agar dapat segera digunakan dalam APBD berjalan.
Pj Gubernur segera mendorong instansi terkait untuk segera melakukan sosialisasi produk perdasi dan perdasus yang sudah disahkan.
Pj Gubernur segera mengambil langkah – langkah kongrit terkait pemilu adat agar produk regulasinya di atur dengan pergub dan juga permendagri agar segera ditetapkan dan segera di sosialisasikan agar masyarakat adat dapat mempersiapkan diri untuk ikut dalam pemilihan adat.
Ketujuh, Program Anggaran Badan Perindag Papua Barat meliputi;
Adanya kelangkaan BBM yang bersubsidi di SPBU dan juga di masyarakat agar Pemda Papua Barat melalui dinas terkait untuk berkoordinasi ke pemerintah pusat untuk mengatasi antrian kendaraan yang panjang di SPBU dan kelangkaan BBM di masyarakat. (ar)
