KAIMANA,KLIKPAPUA.com– Bupati Kaimana Hasan Achmad mendorong kelompok layanan bimbingan integrasi yang akan dibentuk Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Fakfak menjadi wadah pemberdayaan klien pemasyarakatan dan keluarganya. Hal itu disampaikan dalam focus group discussion (FGD) di Kabupaten Kaimana, Selasa (17/11/2026).
Hasan mengatakan, pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, dan pemenuhan hak dasar klien pemasyarakatan beserta keluarganya.
Dalam sambutannya, Hasan menyebut proses pemasyarakatan tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan masa pidana.
Menurut dia, tantangan sesungguhnya justru muncul ketika mereka kembali ke masyarakat, terutama menghadapi stigma sosial, kesulitan beradaptasi, keterbatasan ekonomi, dan sempitnya kesempatan memperoleh pekerjaan.
“Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah distrik dan kampung, serta tokoh masyarakat untuk memastikan klien pemasyarakatan dapat diterima kembali dan hidup mandiri,” kata Hasan.
FGD bertema “Impas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina” itu diselenggarakan Bapas Kelas II Fakfak, di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Papua Barat.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembimbingan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Kepala Bapas Kelas II Fakfak Yopie F. Romhadi menjelaskan, pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) merupakan inisiatif Bapas untuk membangun kerja sama lintas sektor guna mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan HAM bagi klien pemasyarakatan.
Menurut Yopie, salah satu tantangan yang dihadapi klien pemasyarakatan adalah stigma negatif masyarakat, padahal mereka telah menjalani pembinaan dan dibekali keterampilan selama berada di lembaga pemasyarakatan.
“Keberhasilan reintegrasi sosial membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah distrik dan kampung, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta elemen masyarakat,” ujarnya.
Yopie menyebut FGD tersebut menjadi wadah untuk menyepakati pembentukan dan mekanisme kerja kelompok layanan, meningkatkan pemahaman tentang perlindungan HAM, serta membangun komitmen bersama dalam pemenuhan hak sipil, sosial, dan ekonomi klien pemasyarakatan.
Ia berharap kelompok layanan ini dapat menghadirkan sistem pendampingan yang inklusif dan berkelanjutan sehingga klien pemasyarakatan memperoleh kesempatan memperbaiki kehidupan, diterima kembali, dan berkontribusi positif di tengah masyarakat. (lau)





















