MANOKWARI, KLIKPAPUA.com- Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Indonesia bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Papua Barat melalui Bappeda dan Dinas Kesehatan merancang penguatan anggaran pencegahan, penanggulangan Aids, Tuberkulosis dan malaria.
Hal ini dibahas dalam lokakarya petunjuk teknis integrasi Aids Tuberkolosis-Malaria (ATM) pada, Jumat (9/2/2023) di Manokwari.
Caprina Runggu Hasiholan, koordinator Monev RSSH-SR Adinkes menjelaskan, Pihaknya bersma Pemprov Papua Barat melakukan penelusuran anggaran ATM pada 18 nomenklatur dari DPA kabupaten, Dinkes kabupaten tahun 2023.
Dari enam kabupaten yang ditelusuri RKA, bahwa anggaran eliminasi ATM masuk di 5 nomenklatur yang sudah disediakan dalam SIPD berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2022 dan surat edaran Sekjen Kemendagri Nomor 9 tahun 2022.
“Dari enam kabupaten yang ditelusuri, belum memasukkan ke dalam 5 nomenklatur. Artinya, anggaran pencegahan, penanggulangan ATM masih tersebar dibanyak nomenklatur,” terangnya kepada wartawan.
Sehingga, diharapkan pada tahun 2024 sudah tertib untuk menggunakan 5 nomenklatur anggaran ATM.
“Saat ini sudah dimulai pengembangan dokumen perencanaan untuk tahun 2024, sudah diinisiasi di pertemuan saat ini. Dan akan terus bergerak, di follow up, difokuskan ke lima nomenklatur tersebut untuk ATM,” tuturnya lagi.
Sawidjan Gunadi, Technical Advisor RSSH-SR Adinkes menambahkan, ATM merupakan masalah serius di Indonesia, untuk TB saja di Indonesia menduduki angka kedua di dunia, dimana peringkat pertama antara India dan Cina.
Diutarakannya, ATM membutuhkan rumah khusus, mulai tahun ini sudah harus ada rumah khusus nomenklatur ATM di Penprov Papua Barat.
“Meningkatkan anggaran pencegahan dan penanggulangan ATM, hal ini untuk menuju eliminasi ATM,” tandasnya. (dra)
