Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. (Foto: Ist)
MANOKWARI,KLIKPAPUA.com–Pemerintah terus mendorong percepatan pendistribusian Set Top Box (STB) gratis kepada warga miskin ditengah migrasi TV analog ke TV digital.
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendorong 11 perusahaan TV swasta untuk mempererat koordinasi terkait pembagian STB gratis.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, jika koordinasi berjalan lancar, maka pembagian STB gratis untuk digitalisasi saluran TV bisa berjalan dengan cepat.
Dan sesuai target yakni 2 November 2022 mendatang, seluruh masyarakat Indonesia telah bermigrasi ke TV digital. “Saya minta mulai mendiskusikannya sekaligus memberikan tantangan kepada perusahaan-perusahaan televisi. Apa mungkin ASO dilakukan dari ibukota? Selama ini yang kita lakukan dari periferal atau pinggir. Kita bisa melakukan dari pinggir dan dari tengah, sehingga ini akan kita lakukan bersama-sama,” jelas Menkominfo pada zoom meeting yang dihadiri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah kepala daerah, awal Juni 2022.
Bagi Kementerian Kominfo, kunci agar digitalisasi penyiaran nasional tercapai dengan baik adalah dengan koordinasi mengenai verifikasi data penerima STB yang ketat antara pemerintah pusat, daerah, dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
Menkominfo juga langsung menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk mempercepat distribusi STB kepada masyarakat miskin. Dia berharap, tim khusus nantinya bisa berkoordinasi sekaligus turut menyeleksi data-data calon penerima bantuan STB. “Makin cepat, makin baik. Saya harap setelah ini langsung dibentuk timnya dan bisa langsung koordinasi untuk memasukkan data-data yang bisa diberikan kepada nanti yang menyediakan STB untuk melakukan distribusinya lebih cepat,” tukas Menteri Johnny.
Menkominfo menyatakan, akurasi penerima bantuan STB akan ditentukan oleh keberadaan data faktual sesuai kondisi di lapangan. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengharapkan kerjasama antara Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah segera dilakukan.
Johnny menambahkan, koordinasi yang ketat itu diperlukan. Sebab, ini berkaitan dengan ketersediaan data penerima yang sangat krusial. Menkominfo menilai apabila hal itu telah dilaksanakan, maka digitalisasi penyiaran nasional akan menjadi mudah.
Saat ini, lanjutnya, Kemenkominfo sedang membangun infrastruktur multipleksing (MUX) dengan melibatkan 11 penyelenggara siaran televisi digital yang terpilih untuk mempercepat siaran digital di Indonesia. “Penyelenggara multipleksing yang pertama itu yakni Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kemudian yang kedua ada enam group atau sebelas perusahaan televisi swasta nasional yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai penyelenggara multipleks yaitu SCTV, Indosiar, Metro TV, RCTI, Global TV, Trans TV, Trans 7, Rajawali Televisi atau RTV, TV One, ANTV, Nusantara TV,” papar Johnny.
Setelah setelah infrastruktur multipleksing dibangun, Johnny mengatakan, hal kedua yang menjadi perhatian pemerintah mengenai ketersediaan perangkat penerima siaran televisi digital agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima siaran televisi digital.
Hal itu ditujukan agar seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, dapat menerima siaran televisi digital. “Jadi setelah infrastruktur TV atau multipleksing dibangun, perlu juga perangkat penerima televisi masyarakat atau dikenal dengan DVB-T2,” ujarnya.
Menkominfo menyatakan, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintahdaerah, dan penyelenggara multipleksing sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelaksanaan ASO. Terutama, dalam distribusi bantuanperangkat set top box (STB) bagi keluargamiskin.
“Saya minta mulai mendiskusikannya, sekaligusmemberikan tantangan kepada perusahaan-perusahaan televisi. Apa mungkin ASO dilakukan dari ibu kota? Selama ini yang kitalakukan dari periferal atau pinggir. Kita bisa melakukan dari pinggir dan dari tengah, sehingga ini akan kita lakukan bersama-sama,” ungkap Menkominfo.
Johhny juga memastikan implementasi penghentian siaran TV Analog ke TV Digital sejauh ini memang baru diterapkan di 8 Kabupaten/Kota dari 166 Kabupaten/Kota.
Sejak 30 April 2022, program penghentian penuh siaran televisi analog atau analog switch off (ASO) telah mulai dilakukan di tiga wilayah siaran yang mencakup delapan kabupaten/kota. “Persisnya tanggal 30 April yang lalu kita telah memulai ASO dan kita akan meneruskan secara bertahap,” ungkapnya.
Tiga daerah tersebut meliputi wilayah siaranRiau 4 (Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Meranti), kemudian wilayah siaranNusa Tenggara Timur (NTT) yang mencakupKabupaten Timor Tengah Utara, KabupatenBelu, dan Kabupaten Malaka serta wilayah siaran Papua Barat yang meliputi Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
Berikutnya, secara bertahap wilayah siaran lain akan terus berlangsung hingga semua siarandigital dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia pada 2 November 2022. Sesuai jadwal tahap I ini, siaran 56 wilayah siaran TV analog di 166 kabupaten/kota akan dihentikandan berganti siaran TV digital.Tahap II akan dilakukan pada 25 Agustus 2022 dan tahap III pada 2 November 2022.
Johnny mengungkapkan, pemerintah melalui Kominfo menyediakan satu juta unit STB untuk disebar ke berbagai daerah. Selain itu, lanjut dia, Lembaga Penyiaran Swasta akan menyediakan sekitar 4,2 juta STB. “(Total) ketersediaan 5,2 juta unit ini harus kita pastikan cukup bagi kebutuhan STB untuk televisi-televisi masyarakat miskin yang belum digital,” imbuh Johnny.
Terakhir, Johhny memberi tantangan khusus kepada perusahaan-perusahaan televisi di kota-kota Besar terkait penerapan ASO.
“Karena fase-fase berikutnya kita akan lakukan ASO juga. Saya minta mulai mendiskusikannya sekaligus memberikan tantangan kepada perusahaan-perusahaan televisi. Apa mungkin ASO dilakukan dari ibukota? Selama ini yang kita lakukan dari pinggir. Kita bisa melakukan dari pinggir dan dari tengah, sehingga ini akan kita lakukan bersama-sama,” pungkasnya. (bm)
