KAIMANA,KLIKPAPUA.com—Pemerintah Kabupaten Kaimana, Kamis (24/6/2021), melaksanakan Deklarasi Reformasi Birokrasi yang ditandai penandatanganan pamflet pencanangan oleh Bupati Kaimana Freddy Thie dan penandatanganan dokumen pakta integritas dan perjanjian kinerja oleh seluruh Pimpinan OPD.
Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Kabupaten Kaimana ini turut disaksikan Kapolres Kaimana AKBP Iwan P. Manurung, SIK, Dandim 1804 Kaimana Letkol Inf. Chairi Suhanda, M.Han, Kajari Kaimana Sutrisno Margi Utomo, SH,MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dinar Pakpahan, SH,MH, Ketua Dewan Adat Johan Werfete, serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan undangan lainnya.
Pantauan KaimanaNews, deklarasi reformasi birokrasi tingkat Pemkab Kaimana ini diawali penandatanganan pamflet pencanangan dimulainya reformasi birokrasi oleh Bupati Kaimana, dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kerja oleh seluruh pimpinan OPD dan Bupati. Dokumen pakta integritas yang telah ditandatangani dimaksud, selanjutnya diserahkan kepada para Pimpinan OPD untuk diimplementasikan.
Bupati Freddy dalam sambutannya mengatakan, deklarasi reformasi birokrasi ini merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai historis dan memerlukan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan di daerah ini untuk melaksanakannya.
Reformasi birokrasi lanjut orang nomor satu Kaimana ini, pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistim penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efisien, bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan.
Lanjut Bupati, birokrasi idealnya mampu melaksanakan tugas dan melayani masyarakat dengan baik dan tepat sasaran. Konsekuensinya adalah pemerintah harus meningkatkan kinerja sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten dan memiliki kemampuan dalam melayani.
Dikatakan, ditengah upaya perubahan saat ini, birokrasi kita masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan peningkatan.“Kita masih perlu meningkatkan kompetensi dan kualitas para Aparatur Sipil Negara sebagai tulang punggung birokrasi,” ujarnya.
Bupati juga mengatakan, aspek pelayanan yang berkualitas dibarengi dengan penataan kinerja pegawai merupakan bagian yang penting dalam reformasi birokrasi. “Birokrasi sampai saat ini perlu loncatan perbaikan, baik dari sisi regulasi, proses dan penilaian. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih tingginya resistensi terhadap perubahan yang positif,” ungkap Bupati.(iw)
