KLIKPAPUA.COM, BINTUNI – Pemilihan legislatif telah selesai, namun masih meninggalkan persoalan di kalangan masyarakat asli Papua, karena hampir sebagian besar OAP yang bertarung di pileg tersungkur dari hak kesulunganya. Hal ini menyebabkan demonstrasi di beberapa kota di Papua Barat.
Salah satu di antaranya Kabupaten Fakfak, dimana masyarakat asli Fakfak meminta kuota anggota DPRD Fakfak periode 2019 — 2024 harus 80% OAP, sedangkan 20% Non Papua. Masyarakat juga sempat memalang kantor pemerintahan seperti, KPKN, KPU, Bawaslu dan DPRD.
Jika dibandingkan antara Fakfak dan Bintuni atau lebih khusus Partai Nasional Demokrat, dimana, pemilihan legislatif 2019 Partai NasDem mencalonkan 75 persen Orang Asli Papua (OAP) dan itu merupakan komitmen Ketua DPD NasDem Bintuni bagi OAP.
Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Teluk Bintuni, Ir.Petrus Kasihiw.MT saat diminta tangapanya terkait fenomena OAP dalam pileg 2019 mengatakan. “Untuk Partai NasDem Bintuni, pileg kemarin kami calonkan 75 persen Orang Asli Papua,” terangnya.
Dan sesuai penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Teluk Bintuni, Partai NasDem memperoleh 7 kursi, 6 di antaranya Orang Asli Papua (OAP), sedangkan satunya meskipun non Papua, tetapi istrinya asli Bintuni.(rls/bsm)
