MANOKWARI,KLIKPAPUA.com— Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan pertemuan terbatas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan bersama KPK lebih banyak berbicara tentang fakta integritas terkait pengelolaan aset daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga atau orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk menguasai.
“Penandatangan fakta integritas saya bersama wakil bupati bertujuan untuk memastikan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Manokwari dapat dilaksanakan secara aman dan tertip tanpa merugikan keuangan Negara,” kata Bupati Manokwari Hermus Indou saat ditemui di Aston Niu, Rabu (2/6/2021).
Menurut Hermus, hal ini untuk memastikan aspek efisiensi dari pengelolaan aset daerah, agar kedepan tidak lagi ada aset-aset yang dikasih kepada pihak ketiga, sehingga tiap tahun melakukan penganggaran yang sama. Misalnya kendaraan, menurutnya, ada banyak kendaraan yang dikuasai oleh oknum-oknum pensiunan ASN Pemerintah Kabupaten Manokwari, selain kendaraan ada juga tanah yang sudah diadakan oleh pemerintah, namun dikuasai dan diambil alih oleh oknum-oknum masyarakat.
“Sehingga dari sisi keamanannya supaya aset-aset Pemerintah Kabupaten Manokwari bisa diamankan dengan baik dan juga dipastikan tidak dikuasai oleh ASN secara berlebihan,” tandasnya.
Berapa jumlah kendaraan yang dikuasai oleh oknum-oknum pensiunan ASN, kata Bupati, saat ini masih diinventarisasi oleh BPKAD. “Kami mau memastikan dalam Minggu ini juga untuk jumlah keseluruhan data aset kita, baik yang bergerak dan tidak bergerak. Sedangkan untuk tanah akan kita rekonsiliasi aset akan tetap dilakukan, agar kita memastikan tidak ada duplikat dalam kepemilikan aset, ” pungkasnya.(aa)
